 |
| Wagub menyerahkan bantuan kepada perwakilan kaum miskin dan penerima bantuan pendidikan. |
MEDAN, KMC - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr Hj Nurhajizah Marpaung menyampaikan bahwa zakat merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi umat muslim. Karena itu, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sangat penting bagi warga Sumatera Utara (Sumut).
Hal itu disampaikan Wagubsu Nurhajizah Marpaung pada Penyerahan Bantuan Badan Amil Zakat Nasional Sumut 2018, Medan, Rabu (4/4). Hadir dalam Penyerahan tersebut Wakil Ketua Baznas RI Zainulbahar Noor, Ketua Baznas Sumut H Amansyah Nasution, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Mewakili Muzakki (pemberi zakat) H Hasban Ritonga dan Nurdin Lubis yang juga Mantan Sekdaprov Sumut, serta Ketua Baznas kabupaten/kota se-Sumut.
Karena itu, kata Wagubsu, Pemprov mengapresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Baznas atas pengabdian dan kerjasama selama ini dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah sesuai syariat dan aturan yang berlaku.
"Dalam hal ini tentu kita tidak hanya cerita mencari uang, melainkan bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Memang bantuan ini setiap bulan disampaikan, tetapi pertemuan seperti ini digelar rutin agar bisa berdiskusi tentang upaya kita bersama," ujarnya.
Bantuan tersebut, katanya, diserahkan Baznas Sumut dengan total bantuan sebesar Rp269.700.000, diantaranya untuk anak yatim miskin sebanyak 253 orang selama 4 bulan. Begitu juga kepada kelompok lanjut usia (lansia) miskin, mualaf, bantuan sekolah, kuliah S1, S2 hingga S3. Sehingga dengan bantuan tersebut, manfaatnya juga bisa dirasakan berkelanjutan seperti pendidikan.
"Sehingga bagaimana mengentaskan kemiskinan bagi warga miskin bisa berjalan. Banyak yang butuh perhatian pemerintah. Inilah jalannya meskipun tanpa harus menggunakan APBD/APBN. Karena itu terimakasih sebesar-besarnya kepada Baznas Sumut dan kabupaten/kota yang telah bekerja keras tanpa pamrih, agar anak-anak kita ini lebih baik dari kita sekarang," sebutnya.
Dengan begitu, lanjut Wagub, di masa mendatang, pemberian zakat yang bersumber dari umat muslim khususnya pejabat berpenghasilan tinggi bisa terukur. Terlebih lagi jika hal itu dilindungi undang-undang atau peraturan pemerintah. "Saya berharap semakin banyak yang menyalurkan zakat melalui Baznas. Kita akan lanjutkan terus ini, supaya semakin banyak yang mendapat manfaat," jelasnya.
Wakil Ketua Baznas RI Zainulbahar Noor mengakui, meskipun terjadi kenaikan jumlah pemberian zakat, namun perhimpunannya sekarang ini sangat kecil. Sehingga dirinya berharap pemerintah memberikan perhatian lebih untuk keperluan zakat.
"Karenanya kita apresiasi ke pejabat yang mau berbuat. Kita juga meminta pemerintah mendorong, karena ini program pengentasan kemiskinan tetapi tidak menggunakan APBN/APBD. Sekarang Presiden telah membuat program untuk pengumpul zakat, melalui agen aku pandai," sebutnya
Dirinya juga mengharapkan pemerintah melalui Menteri Agama untuk mengeluarkan (menyiapkan) Perpres tentang pemberian fasilitas kepada PNS bagi mereka yang mau/bersedia dipungut zakat dengan batas penghasilan Rp40 juta – Rp 42 juta perbulan.
Dalam laporannya, Ketua Baznas Sumut H Amansyah menyampaikan ada beberapa kabupaten/kota yang belum punya Baznas. Saat ini ada lima daerah yang sedang diproses. Karena menurutnya, sulit untuk mendapatkan calon pimpinan sesuai undang-undang. Kondisi ini membuat penyaluran dan pendayagunaan zakat kurang lancar.
"Realisasi penerimaan infaq dan sedekah di Sumut, terdapat kenaikan dari 2016 sebesar Rp3,668 Miliar menjadi Rp8,723 Miliar pada 2017. Kenaikan ini juga karena peran pejabat di Pemprov memberikan sumbangsih. Untuk itu kami terimakasih kepada Gubernur dan Wagub serta seluruh pejabat ASN yang membayarkan zakatnya setiap bulan," sebutnya.
Dalam kegiatan itu, Wagub bersama tokoh dan pejabat yang hadir, menyerahkan bantuan kepada perwakilan kaum miskin dan penerima bantuan pendidikan. (mar/rel)
