24 Juli, KPU Tetapkan Edy-Ijek Menjadi Gubsu dan Wagubsu Terpilih

Jumat, 13 Juli 2018 / 05.41
Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah akan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih periode 2018-2023. 
MEDAN, KMC - Teka teki ada tidaknya gugatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor dua ( Djarot Syaiful Hidayat – Sihar P Sitorus terjawab tuntas setelah lewat masa tiga hari pasca pengumuman hasil perhitungan rekapitulasi di Hotel Le Polonia Medan, Minggu (8/7/2018) lalu.

“Kita sudah dapat memastikan bahwa setelah melewati waktu tiga hari pasca diumumkannya hasil perhitungan rekapitulasi, maka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih untuk masa jabatan 2018 – 2023 mendatang tinggal menunggu waktu,"ujar Komisioner KPU Sumut DR Iskandar Zulkarnain di ruang aula lantai II KPU Sumut, Kamis (12/7/2018).

Dikatakan Iskandar, sesuai surat edaran KPU RI merujuk pada surat edaran dari Kemendagri yang menyebutkan bahwa syarat penetapan hasil Pilkada serentak 2018 harus melewati batas Perselisihan Hasil Pemilih (PHP).

“Jadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyampaikan pemberitahuan ke KPU RI lewat buku registrasi perkara pada 23 Juli 2018 untuk Pilkada serentak di Indonesia. Kalau memang ada gugatan di MK terkait hasil Pilgubsu ,pasti sudah ketahuan dan kita pasti sudah diberitahukan. Tapi meski sudah lewat tiga hari, tetap gak ada. Karena itu kita yakin hasil Pilgubsu tinggal menentukan waktu”,tegas Iskandar.

Iskandar meyakini pada tanggal 24 Juli 2018 KPU Sumut akan menerima registrasi dari KPU RI, sehingga diperkirakan pada 24 atau 25 Juli KPU Sumut akan melakukan rapat pleno penetapan pemenang Gubernur dan wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023.

Dipaparkan Iskandar, bila dalam buku tegistrasi MK itu dinyatakan ada gugatan perselisihan hasil Pilgub atau Pilkada maka penetapan pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih belum bisa dilakukan sebab ada gugatan PHP

Namun untuk Pilkada serentak di Kabupaten / Kota yang dilaksanakan di delapan daerah di Sumatera Utara,lanjut Iskandar terdapat 4 daerah yang melayangkan gugatan keberatan hasil pemungutan suara ke Mahkamah Konstitusi ( MK ).

“Ada empat daerah yang menggugat ke MK sehingga kita (KPU) akan segera menyiapkan jawaban terhadap gugatan itu,”tandas Iskandar.

Keempat penggugat hasil pilkada Sumut itu yakni, pasangan calon Bupati Pilkada Dairi nomor urut satu Defriwanto.Sitohang – Azan Bintang yang mendaftar ke MK pada 9 July 2018 pukul 19.03 Wib.
Selanjutnya Pillkada Kabupaten Padang Lawas dengan pemohon H Tondy Rony Tua – H Syarifuddin Hasibuan, pasangan nomor satu pada 9 July 2018 pukul 21.42 wib.
Sedangkan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) terdapat dua paslon yang telah melayangkan gugatan ke MK yakni DR Junior Taipar Parsaroan – Frengky Pardamean Simanjuntak nomor urut dua pada 7 July 2018 pukul 22.01 wib. Begitu juga dengan pasangan nomor tiga Christmas Lumbantobing – P Hutasoit mendaftar gugatan pada 10 Juli 2018 pukul 20.26 Wib. "Para pemohon gugatan ke MK ini semuanya dilakukan secara online”,kata Iskandar.

Lanjutnya lagi, syarat diperbolehkannya sebuah gugatan PHP ke MK bila terdapat paling banyak 2 % selisih perolehan suara, selain tentunya mengacu juga pada jumlah penduduk yang ikut sebagai peserta pemilih.

“Kalau untuk Pilgub Sumut hampir dapat dipastikan tidak ada gugatan ke MK, mungkin tanggal 24 atau 25 hasil pemenang Gubernur dan wakil Gubernur terpilih di Sumut akan ditetapkan secara resmi oleh KPU Sumut," jelasnya. (mr)
Komentar Anda

Terkini