ASN RSU Pirngadi Protes, TPP Hanya Terima Rp 1,7 Juta

Senin, 21 Januari 2019 / 16.23
Ratusan ASN RSU dr Pirngadi Medan berorasi di Kantor Walikota.
MEDAN, KMC - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) RSU Dr Pirngadi Medan melakukan aksi demo ke Kantor Walikota Medan, Senin (21/1/2019). Mereka protes lantaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima hanya Rp 1,7 juta.

Dalam aksinya, massa menuntut agar peraturan walikota (perwal) no 44 tahun 2017 tentang TPP seluruh ASN Pemko Medan mendapatkan TPP penuh sesuai pasal 6. Sebab, pengakuan pegawai, mereka biasanya menerima TPP Rp 2,4 juta sebulan. Namun sejak pertengahan 2017, mereka hanya memperoleh Rp 1,7 juta.

"Kami minta agar ditinjau kembali perwal no 44 tahun 2017 tentang TPP pasal 6 ayat 9,"kata massa di depan halaman Balaikota Medan. 

Perwal tersebut menyebutkan, bahwasanya khusus pegawai ASN di lingkungan Dinas Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah mendapatkan jasa pelayanan hanya diberikan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja, TPP ASN berdasarkan disiplin kerja, TPP ASN berdasarkan beban kerja dan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Selain itu, massa juga meminta pada Walikota Medan agar kesejahteraan TPP mereka disetarakan dengan skpd lainnya. Massa juga menyatakan, lebih baik dihapuskan jasa BPJS kepada ASN di RSU Dr Pirngadi, sebab tidak ada transparansi pembagian jasa pelayanan.

"Terkadang kami hanya terima Rp 500 ribu dari jasa BPJS, tak tentulah karena tak ada transparan dari pihak RSU Pirngadi,''sebut salah seorang pegawai.

Orasi massa diterima oleh Pemko Medan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Drs Musadad MSi dan Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay. Perwakilan massa sebanyak 10 orang melakukan dialog dengan Pemko Medan yang berlangsung di Kantor Balaikota Medan ruang Tata Pemerintahan.

Pada kesempatan itu, beberapa perawat yang mengaku sudah bekerja di atas 10 tahun menyampaikan keluhan karena selama hampir dua tahun ini mereka tak penuh menerima TPP. "Biasanya kami menerima TPP sebesar Rp 2,4 juta. Tapi sejak pertengahan 2017, kami hanya menerima Rp 1,7 juta saja. Jika TPP kami berdasarkan penilaian disiplin kerja, beban kerja dan lain-lainnya, mana tanda bukti penilaiannya? Tak ada kan. Jasa BPJS yang kami terima juga tak tentu, karena pihak Pirngadi tidak transparan. Lebih baik hapuskan saja jasa BPJS agar TPP kami disetarakan dengan SPKD lainnya,''ujar pegawai.

Sementara, Lina, pegawai RSU Pirngadi juga meminta agar diadakan uang jaga malam. Menilik dari rumah sakit di tempat sebelumnya dia bekerja, jika jaga malam diberi uang Rp 16 ribu. "Berbeda dengan di Pirngadi ini. Tak ada uang jaga malam, hanya poding makan saja yang diberi,''kata Lina.

Usai mendengar keluh kesah pegawai, Musadad dan Habibi menyatakan pihaknya akan membentuk tim untuk menindaklanjuti aspirasi para pegawai. Namun permasalahannya, untuk penambahan anggaran harus terlebih dulu dilakukan Perubahan APBD.

"Untuk Perubahan APBD, nanti akan diajukan. Tapi itu juga tergantung persetujuan dari DPRD,"sebut Habibi.

Terpisah, Humas RSU Pirngadi Medan, Edison Perangin angin menyebutkan, pihaknya tidak ada melakukan pemotongan. Namun TPP yang diterima para pegawai sudah sesuai ketentuan berdasarkan penilaian kerja.

Menyoal tuntutan pegawai yang meminta dihapuskan jasa BPJS agar TPP mereka disetarakan dengan SKPD lainnya, Edison menolak menjawab. "Saya tak bisa menjawab, karena itu kebijakan. Berdasar pertemuan tadi, akan ada pertemuan dengan direktur dan pemko. Pastinya aspirasi mereka nanti akan dibahas, ada gak yang menyalahi aturan. Juga nanti akan disampaikan ke bagian hukum agar tidak ada saling merugikan,''ujar Edison.

Terkait aksi demo ratusan pegawai yang ditengarai bolos kerja, Edison mengaku kegiatan di rumah sakit tak terganggu. "Mereka yang demo itu rata-rata dinas sore dan malam, jadi tak terganggu pelayanan kesehatan,"kata Edison seraya menambahkan jumlah ASN di RSU Pirngadi sebanyak 1200 orang. (mar)
Komentar Anda

Terkini