 |
| Demo warga Sari Rejo menuntut alas hak kepemilihan lahan. |
Kali ini, massa menggelar unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (21/1). Mereka ingin mengadu kepada Gubsu Edy Rahmayadi terkait permasalahan sengketa lahan mereka yang diklaim pihak TNI AU.
Aksi ini menimbulkan kemacetan lalu lintas lantaran Jalan Diponegoro diblokir oleh kenderaan yang ditumpangi ratusan warga.
Mulai dari roda empat, roda dua, hingga odong-odong terparkir di jalanan, sehingga kendaraan lain tak bisa melintas.
Massa langsung berorasi di depan gerbang sambil membentangkan poster berisi tuntutan penerbitan sertifikat tanah.
"Kalau tidak ada juga solusi, kami akan tetap begini. Berunjuk rasa sampai Pilpres nanti," ujar Ketua Forum Masyarakat (FORMAS) Sari Rejo Pahala Napitupulu di hadapan massa.
Hingga saat ini mereka heran. Kenapa belum ada solusi dari pemerintah, meski perkara ini sudah dimenangkan hingga tingkat MA.
"MA itu keputusan tertinggi. Diatasnya hanya keputusan Tuhan," ungkapnya.
Pahala juga mengaku selama ini dia mendapat tekanan dari masyarakat. Dalam pembahasan mereka sempat tercetus untuk memboikot Pemilu.
"Kami akan turun ke jalan saat pemilu," tegas Pahala.
Jika boikot dilakukan, dipastikan akan mempengaruhi partisipasi pemilih di Kota Medan. Karena di Sari Rejo saat ini dihuni oleh sekitar 7 ribu kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 28. 093 jiwa. Belum lagi warga pendatang yang ada di sana juga mencapai sekitar 9 ribu jiwa.
Konflik lahan yang mendera Sari Rejo disebut Pahala sudah terjadi puluhan tahun. Sehingga dia heran kenapa masalah itu seakan tidak punya solusi.
Desakan kepada pemerintah untuk memberikan solusi sudah dilakukan. Unjuk rasa hingga mendatangi pemerintah pusat juga dilakukan. Namun hasilnya masih saja nihil.
Mereka juga seakan menjadi anak tiri. Selama ini Presiden Joko Widodo terus membagikan sertifikat tanah, sehingga mereka iri.
Belum lagi soal pengembang yang dengan gampangnya mendapatkan sertifikat. Kawasan Sari Rejo kini banyak berubah, sudah berdiri pusat ekonomi yang cukup besar.
"Timbul kecurigaan, ada indikasi yang tersistematis TNI AU dengan BPN dan Pemko Medan. Karena di sekitar tanah Sari Rejo, sudah ada sertifikat, sedangkan kami tidak dapat," ungkapnya.
Mereka menuntut 260 hektar yang selama ini dihuni dihapus dari aset negara. Menyusul keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan mereka.
"Penghapusbukuan itu yang diduga jadi mainan. Karena proses ini sudah puluhan tahun," ungkapnya.
Dalam pertemuan tadi, rencananya pemprov akan melakukan pembahasan soal Sari Rejo. ATR/BPN dan instansi terkait akan dilibatkan dalam pembahasan. Sehingga bisa ditemukan solusi.
Warga Sari Rejo memberikan tenggat waktu hingga satu bulan sebelum Pemilu 2019 dilakukan. Pihak Pemprov Sumut juga tampaknya mengamini.
"Saya tadi minta ada beberapa tahapan. Setelah pertemuan ini saya akan lapor ke Gubernur. Ke Kakanwil BPN juga. Kita akan lihat progres permasalahannya. Nanti kita akan kordinasi dengan instansi terkait. Termasuk Forkopimda. Lanud kemudian dengan menteri keuangan. Jadi kita cari masalahnya. Karena permasalahan tanah ini menjadi fokus pak gubernur," bilang Pahala. (mar/mtc)
