 |
| Paripurna DPRD Medan. |
Permasalahan ini diungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada rapat paripurna DPRD Medan terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019, di gedung DPRD Medan, Senin (19/8/2019).
"Kami menyoroti kinerja bagian perlengkapan dan aset pemerintah kota medan yang tidak memiliki konsep yang jelas dalam melakukan pendataan dan penjagaan aset pemerintah Kota Medan," ucap Salman Alfarisi menyampaikan pandangan F-PKS.
Dikatakan Salman, FPKS berdasarkan hasil pembahasan mendapati sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan aset."Pengelolaan gedung yang saat ini menjadi hotel Soechi kota Medan tidak jelas masa kontrak kerja antara pemerintah kota Medan dengan pengelola gedung dan bagian perlengkapan dan aset pemerintah kota Medan tidak dapat menjelaskan hal tersebut," jelasnya.
Salman mengatakan, perlu ada pendalaman dalam permasalahan aset yang kini dikuasai pihak ketiga tersebut. "Bisa kita bayangkan ada kerjasama dengan pihak swasta tapi pemilik gedung tidak tahu sampai kapan masa kerjasamanya. Tentu hal ini perlu didalami lebih lanjut," jelasnya.
Tidak hanya Hotel Soechi, FPKS juga menyoroti harga sewa gedung/ruko milik pemerintah kota Medan di seputaran jalan nibung Raya sangat - sangat tidak masuk akal. "Berdasarkan penjelasan pada saat pembahasan, harga sewa ruko di jalan tersebut paling tinggi hanya sebesar satu juta rupiah. Harga sewa ruko tersebut jauh lebih rendah dari harga sewa rumah tipe 30 bersubsidi pemerintah atau lebih rendah dari sewa rumah tidak permanen yang letaknya didalam gang sempit dimananya nilai sewanya minimal tiga juta rupiah," papar Salman.
Dikatakan Salman, harga ini sangat dirasa tidak layak, karena lokasi tersebut adalah lokasi bisnis dan letaknya sangat strategis. "Berkenaan dengan pengelolaan aset kota Medan kami berharap saudara walikota Medan memberi perhatian serius dan khusus karena hal ini juga menyangkut martabat pemerintah kota Medan," jelasnya.(mar)
