 |
| Proyek infrastruktur dari dana kelurahan. |
Pembentukan Pokmas dilakukan melalui musyawarah di wilayah yang akan mendapat titik (lokasi-red) proyek pembangunan dan selanjutnya di SK kan Lurah setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana dan dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) yang penggunaan anggarannya tentu harus transparan.
Namun tampaknya berbeda halnya di Kelurahan Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Lurah Tanah Jawa menghunjuk Organisasi Karang Taruna sebagai pelaksana atau pengelola proyek pembangunan parit pasangan di Kampung Melayu.
"Kalau pengelola dana kelurahan itu memang kita percayakan ke Karang Taruna," ujar lurah saat dihubungi wartawan melalui telepon selularnya, Kamis (16/7/2020)
Ditanya terkait tidak adanya pemasangan papan informasi (plank proyek-red), Lurah mengatakan bahwa plank proyek tersebut saat ini sudah dipasang.
Walau pengerjaan masih sedang berlangsung namun lurah yang satu ini sudah menyatakan pengerjaannya sudah sesuai spekifikasi.
Sesuai amatan di lokasi, pengerjaan parit pasangan di Kampung Melayu tersebut terkesan asal jadi. Ukuran pasangan yang tidak merata karena sebagian dengan sengaja dibangun menempel pada bangunan parit yang lama. Begitu juga jenis semen yang dipakai masih jenis PCC, bahkan alat-alat tukang kerja yang digunakan para pekerja, seperti angkong, cangkul, martil dan lainnya masih menggunakan alat kerja yang lama.
Terkait dugaan Lurah telah memborongkan kegiatan tersebut ke Karang Taruna, Camat Tanah Jawa Farolan Sidauruk mengatakan bahwa tidak ada kata diborongkan. Farolan menegaskan kalau Karang Taruna Tanah Jawa dalam hal ini merupakan pokmas sebagai pelaksana pengerjaan proyek tersebut.
"Bukan diborongkan, Karang Taruna itu memang sebagai pokmas," pinta Farolan. (tp)
