-->

Bupati Nonaktif H Buyung Beli Mobil Pakai Nama Istri Supir

Jumat, 12 Februari 2021 / 03.03

Perkara dugaan suap DAK yang melibatkan Bupati nonaktif H Kharuddin Syah Sitorus di Pengadilan Tipikor Medan. Foto atas, terdakwa di layar monitor dan saksi di persidangan (foto bawah).

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Untuk mempermudah kegiatan Pemkab Labuhanbatu (Labura) selama di Jakarta, Bupati nonaktif H Kharuddin Syah Sitorus membeli satu unit mobil. Namun surat-surat mobil (STNK dan BPKB) atas nama istri salah seorang supir yang biasa mengantar jemput rombongan dari Pemkab Labura.

Hal itu diungkapkan Ucep alias Marpaung, salah seorang dari 4 saksi yang dihadirkan tim JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan perkara pemberian suap untuk memuluskan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pekerjaan proyek di Pemkab Labura, Kamis (11/2/2021) di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan.

"Saya supir perwakilan biasanya disuruh mengantar atau menjemput rombongan dari Labura Yang Mulia. Pak bupati waktu itu ada minta tolong. Beliau mau membeli mobil untuk keperluan di Jakarta tapi surat-suratnya (di STNK-red) atas nama istri saya. waktu Saya tanya, istri Saya juga tidak keberatan," urainya menjawab pertanyaan hakim ketua Mian Munthe.

Namun saksi mengaku tidak tahu berapa harganya. Dia juga yang mengantarkan terdakwa akrab disapa H Buyung tersebut dari Bandara Soetta terus ke Rumah Makan 2 Saudara di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rekening DPR RI

Fakta terungkap lainnya sejalan dengan keterangan saksi Suryadi Sihombing alias Andi, salah seorang tenaga horor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Labura bahwa Agusman Sinaga selaku Kepala Bappenda pernah menyuruhnya untuk mengirimkan uang Rp50 juta ke rekening BNI di Jakarta atas nama Irgan Chairul Mahfiz, mantan anggota DPR RI di Komisi XI.

"Sekitar tahun 2018 Yang Mulia. Saya dipanggil Agusman Sinaga disuruh mentransfer uang Rp50 juta. Nama dan nomor rekening tujuan ada ditulis di kertas. Setelah itu Saya serahkan slip bukti transfernya ke Agusman," urai Suryadi.

Sementara menjawab pertanyaan tim penasihat hukum (PH) terdakwa dimotori Fadli Nasution, saksi menimpali, cuma sekali itu saja disuruh mentransfer uang oleh Agusman Sinaga.

Saksi lainnya Zulfikar, honorer di bagian Humas dan Protokol Pemkab Labura menerangkan, pada Desember 2017 lalu sepulang terdakwa H Buyung mengikuti acara FKPPI di Jakarta, saksi pernah mendampingi orang nomor satu di Pemkab Labura tersebut di salah satu rumah makan dan bertemu dengan rekanan setempat bernama Franky dan Ahong.

Sementara menurut dr Hj Saodah Nasution selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Labura, usulan anggaran berjenjang melalui Dinkes Sumut, telah disetujui Kemenkes RI. Saksi kemudian mengutus stafnya bernama Irham ke Jakarta untuk mengeceknya. 

Sepulang dari Jakarta, Irham melaporkan bahwa usulan Dinkes Kabupaten Labura sudah disetujui yakni Rp14 miliar untuk kebutuhan alat kesehatan (alkes), obat-obatan dan lainnya yang saksi tidak ingat lagi. Sedangkan untuk pembangunan  Puskesmas disetujui Rp12 miliar.

Masuk Rp49 M

Namun setahu bagaimana informasi berkembang, ada masuk anggaran Rp49 miliar lebih untuk DAK Prioritas Daerah Bidang Kesehatan. Anggaran tersebut, timpal saksi, tidak ada diusulkan ke Kemenkes RI. Singkatnya, Dirjen Yankes kemudian membuat catatan agar Kadis Kesehatan Kabupaten Labura  harus membawa serta SK Pernyataan Bupati sekaligus ada penjelasan anggaran itu ditujukan ke mana saja. 

Ketika itu terdakwa  H Kharuddin Syah Sitorus menyebutkan Rp30 miliar untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labura dan Rp19,8 miliar lainnya untuk pembangunan Puskesmas. Namun bagaimana teknis pengajuan hingga penggunaan dana tersebut, saksi tidak mengetahuinya. 

Terdakwa bupati nonaktif H Buyung mengambil 'jalan pintas' melobi Yaya Purnomo agar pekerjaan lanjutan RSUD Aek Kanopan ditampung dalam DAK APBN-P 2017 dan APBN-P 2018. Terdakwa pun mengutus Agusman Sinaga untuk memberikan uang suap sebesar 7 persen dari nilai DAK yang disetujui kepada Yaya Purnomo. 

Hakim ketua kemudian melanjutkan persidangan, Senin depan (15/2/2021) untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya.(put)

Komentar Anda

Terkini