 |
| Koordinator PMPHI, Gandi Parapat. |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menilai, desakan dari pihak tertentu yang menginginkan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra untuk dicopot karena terkait kerumunan warga di lokasi Gebyar Vaksin Presisi, merupakan tuntutan keliru.
"Kerumunan itu merupakan bukti tingginya antusias masyarakat karena ingin disuntik vaksin. Antusiasme masyarakat ke lokasi vaksinasi di Gedung Serba Guna Jalan Williem Iskandar Medan tersebut, merupakan akumulasi dari tingginya kepercayaan publik," ujar Koordinator PMPHI, Gandi Parapat, Kamis (5/8/2021).
Gandi Parapat mengatakan, aparat keamanan tidak dapat disalahkan terkait dengan terjadinya kerumunan tersebut. Kerumunan itu juga tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kelalaian Kapolda Sumut. Anggota yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi vaksinasi pun tak dapat disalahkan.
"Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan TNI semakin meningkat karena begitu gencar dalam melaksanakan vaksinasi. Berbeda dengan institusi maupun lembaga lain, yang terkesan kurang melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan vaksinasi di tengah masyarakat," ungkap Gandi Parapat.
Oleh karena itu, Gandi menilai adanya desakan dari kelompok pihak tertentu yang menjadikan kerumunan massa di sekitar lokasi vaksinasi adalah bagian kegagalan Kapolda Sumut, sangat tidak relevan. Soalnya, kegiatan vaksinasi itu merupakan misi kemanusiaan oleh Polri untuk masyarakat.
"Tujuan utama Polda Sumut dalam melaksanakan Gebyar Vaksin Presisi itu untuk menyelamatkan nyawa manusia di tengah lonjakan wabah pandemi Covid-19. Tingginya antusiasme masyarakat yang datang dari berbagai penjuru di luar dari prediksi aparat kepolisian," ungkap Gandi Parapat.
Menurut Gandi, polisi tidak dapat membubarkan kerumunan karena kedatangan masyarakat bukan karena ingin berdemonstrasi. Masyarakat datang karena ingin mendapatkan suntikan vaksin. Selain itu, jumlah aparat yang melakukan pengamanan tidak sebanding dengan massa yang terus berdatangan.
"Saya berani menyampaikan bahwa anggota tidak melakukan kesalahan saat terjadinya kerumunan tersebut. Ini karena anggota juga berulangkali mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, yang salah satunya meminta masyarakat supaya menjaga jarak," kata Gandi Parapat.
Bila dilihat dari situasi dan kondisi di tengah kerumunan tersebut, petugas yang melakukan pengamanan pun tidak dapat mengambil langkah tegas. Apalagi jika sampai berani melakukan pembubaran secara paksa. Tentunya situasi di lokasi kejadian akan semakin memburuk.
Gandi menilai, ada pihak tertentu yang dengan sengaja mendesak pimpinan Polri untuk mencopot jabatan Kapolda Sumut. Desakan itu kemungkinan sengaja diungkapkan ke publik karena menganggap kerumunan massa di lokasi vaksinasi, sebagai kegagalan kepemimpinan Kapolda Sumut.
"Patut dicurigai, bahwa ada kepentingan dari pihak tertentu yang belum dapat diakomodir oleh Kapolda Sumut. Apalagi, tradisi di daerah ini, setiap kapolda yang baru masuk ke Sumut, selalu mendatangi atau menerima setiap perwakilan organisasi, sebagai tanda untuk perkenalan diri," jelasnya.
Namun, sambung Gandi, Irjen Panca Putra belum dapat melakukan ini. Gandi menilai apa yang dilakukan Kapolda Panca Putra itu bisa dipahami dan dimaklumi. Soalnya, kondisi pandemi Covid-19 membuat Kapolda Sumut harus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran virus corona.
"Irjen Panca Putra ini merupakan salah satu dari putra daerah terbaik asal daerah ini. Sepak terjangnya dalam melaksanakan tugas pun sudah tidak diragukan lagi. Adanya desakan dari segelintir pihak tertentu kepada pimpinan Polri untuk mencopot jabatan Kapolda Sumut ini, bukan merupakan karakter masyarakat daerah ini," terang Gandi.
Oleh karena itu, Gandi mengajak masyarakat maupun elemen lainnya, supaya bersatu membantu aparat TNI, Polri maupun pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona di tengah pandemi ini. Berikan dukungan dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. (red)
