 |
| Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori saat menggelar reses ke III tahun 2023 dari fraksi Golkar di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Kamis (7/12/2023). (ft-ist) |
SIBOLGA, KLIKMETRO.COM - Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori menghimbau masyarakat bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melaporkan apabila mendapat tekanan atau ancaman dari oknum petugas PKH.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori saat menggelar reses ke III tahun 2023 dari fraksi Golkar di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Kamis (7/12/2023).
Kegiatan reses tersebut juga tampak dihadiri ribuan masyarakat sembari menyampaikan banyak aspirasi terkait dengan berbagai bidang yang sesuai tupoksinya.
"Banyak hal yang disampaikan masyarakat dan harus diselesaikan, terutama dengan bantuan, PKH, serta pengurusan jaminan sosial dari Kementrian Sosial, juga dengan rumah tidak layak huni, kemudian pendidikan juga disampaikan masyarakat pada reses kali ini," kata Jamil, pada wartawan.
Jamil menjelaskan bahwa reses yang bertepatan dengan masa tahapan Kampanye Pemilu 2024, itu menurutnya tidak ada kendala apapun, pasalnya masyarakat yang hadir juga sudah mengerti.
"Masyarakat sudah paham dan mengerti, kita hanya menjelaskan tahapan-tahapannya saat pemilihan nantinya," ucapnya.
Jamil menghimbau masyarakat yang telah tercatat atau mendapat bantuan, baik PKH, dan bantuan Pemerintah lainnya, agar tidak khawatir apabila ada tekanan dari oknum-oknum tertentu.
"Kalau ada petugas PKH yang melakukan tekanan, sampaikan kepada saya, biar kita pecat petugas PKH," sebutnya.
Ia juga menambahkan apabila ada yang melakukan tindakan seperti itu, Jamil meminta masyarakat agar segera melaporkan kepada pihaknya.
Sementara itu, Suryanti Sidabutar dari Komisi II DPRD Sibolga menyampaikan kepada masyarakat akan selalu mengawasi bantuan-bantuan Pemerintah yang diberikan kepada warga.
"Kita akan tetap mengawasi agar bantuan pemerintah tetap tersalurkan sesusai dengan penempatannya. Jadi jangan nanti ada bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang memang keluarganya sudah berkecukupan, sementara ada yang keluarganya kurang mampu malahan tidak mendapatkan bantuan," tegasnya. (rizki)
