 |
| Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. (ft-ist) |
TAPTENG, KLIKMETRO.COM - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan sepucuk surat kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang berisi penjelasan mengenai kartu kuning UNESCO untuk status geopark kaldera toba.
Menurut Masinton, lewat surat itu, Megawati mengingatkan seluruh kepala daerah dari PDI-P di wilayah Sumatera Utara untuk memperbaiki tata kelola Geopark Kaldera Toba yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
“Pesan Ibu Megawati, supaya PDI-P dan kepala daerah PDI-P di Sumatera Utara memperjuangkan dan menyuarakan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO,” ujar Masinton dikutip dari siaran pers, Selasa (20/5/2025).
Masinton menuturkan, Megawati menerangkan bahwa UNESCO meminta agar pengembangan kawasan Kaldera Toba tetap memperhatikan sisi keanekaragaman ekologi, hayati, dan kebudayaan.
“Pesan Bu Mega adalah memuliakan warisan bumi, menghormati keragaman budaya, dan mensejahterakan masyarakat,” kata Masinton.
Oleh karena itu, kata Masinton, Megawati meminta kepala daerah dari PDI-P di Sumatera Utara untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
“Beliau meminta agar ada koordinasi yang intensif dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan. Ini penting agar pengelolaan Geopark tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar,” ujar dia.
Diketahui, status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp) kini berada di ujung tanduk.
Dua tahun setelah peringatan "kartu kuning" yang dikeluarkan UNESCO pada September 2023, pengelolaan kawasan tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E. Simandjorang.
"Waktu yang tersisa untuk melakukan pembenahan tinggal satu bulan lagi sebelum kedatangan tim asesor dari UNESCO pada Juni ini. Namun, hingga saat ini belum ada pembenahan yang berarti. Organisasi badan pengelola juga tidak berjalan selama dua tahun ini," kata Wilmar. (rizki)
