 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kadis PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting, Pemko Medan diingatkan kerja sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebab, Topan diketahui merupakan Kadis SDABMBK Kota Medan yang bisa saja kasusnya merembet ke pengerjaan yang lama. Bahkan, beberapa OPD pun dikait-kaitkan dengan Topan dan meminta KPK mengusut pengerjaan yang dilakukan.
Menanggapi isu itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus mengingatkan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas-Zakiyuddin Harahap agar bekerja secara efektif dan efisien.
“OTT kemarin harus jadi tolok ukur atau patokan Pemko Medan dalam melakukan pengerjaan ke depan. Pastikan semua perencanaan dan pengerjaan memang sesuai mekanisme yang ada,” katanya dikutip Kamis (3/7/2025).
Robi juga meminta Pemko Medan agar melakukan pengerjaan benar-benar berdasarkan kepentingan masyarakat sehingga tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
“Pembangunan atau perbaikan infrastruktur harus dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi di Kota Medan menjadi lebih baik, bukan buang-buang anggaran. Wali Kota harus menegaskan ini kepada semua OPD nya. Apalagi saat ini efisiensi, lakukan pengerjaan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris DPC PDIP Kota Medan ini mengatakan kepemimpinan Bobby Nasution-Aulia Rachman telah memutus mata rantai korupsi Wali Kota Medan tiga periode sebelumnya. Oleh karena itu, dia berharap prestasi itu bisa terus dipertahankan.
“Jika pemerintahannya bersih, kita warga Kota Medan pasti senang dan bangga. Makanya kami di DPRD Kota Medan akan terus melakukan pengawasan,” ucapnya.
Pada prinsipnya, kata Robi, DPRD Kota Medan selalu mendukung Pemko Medan dalam melakukan pengerjaan. Namun, setiap perencanaannya harus melibatkan berbagai pihak sehingga hasilnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.
“Lakukan kajian dengan akademisi, DPRD Medan dan masyarakat. Setelah itu baru dibuat rencana kerjanya untuk dianggarkan dan dikerjakan. Dalam proses lelang juga harus fair, kasus OTT Topan Ginting terjadi dalam proses itu, Pemko Medan jangan sampai pula terjebak dalam permasalahan yang sama,” tuturnya.
Begitu juga dalam pelayanan, Pemko Medan harus memastikan semua urusan cepat dan tidak membebani masyarakat.
“Pendidikan, kesehatan dan keamanan harus jadi prioritas,” ucap pria yang duduk di Komisi I DPRD Kota Medan ini. (mar)
.jpg)