 |
| Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS H. Doli Indra Rangkuti, SE yang dilaksanakan Minggu (27/7/2025). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Warga di Daerah Pemilihan III yang meliputi Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Medan Deli mempertanyakan kebijakan yang baru diterapkan pemerintah terkait sekolah lima hari yang mengubah jam pulang sekolah menjadi sore hari. Kebijakan tersebut dinilai sangat membebani warga yang mengharuskan menyediakan uang saku dan bekal makan ekstra untuk anak-anak mereka.
Persoalan ini disampaikan warga dalam Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H. Doli Indra Rangkuti, SE,yang dilaksanakan di Jalan Bilal Gg. Keluarga, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur; Jalan Tuasan No. 87 A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung; serta Jalan Bersama Gg. Sahabat, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (27/7/2025).
Rosni, salah seorang warga dari Medan Tembung, mengeluhkan kebijakan lima hari sekolah yang kini diberlakukan pemerintah. Menurutnya, perubahan jadwal belajar yang berakhir hingga sore hari memberatkan orang tua, khususnya dalam penyediaan uang saku dan bekal makanan untuk anak-anak.
“Sekarang anak saya pulang sore, otomatis kami harus menambah uang jajan atau bekal. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, minimal bantuan makan siang dari sekolah, tapi sejauh ini belum ada,” keluh Rosni.
Selain masalah pendidikan, Rosni juga menyuarakan keluhan terkait harga sembako. Ia menyebut harga sembako yang terus meningkat seperti beras dan minyak goreng kian menambah beban rumah tangga. “Beras naik, minyak naik, bantuan sembako pun tak turun-turun. Mohon diperhatikan,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari Nita, warga yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Ia mempertanyakan mekanisme dan akses untuk bisa menerima bantuan tersebut. “Saya tidak pernah mendapatkan bantuan pendidikan. Mohon informasi bagaimana prosesnya agar kami juga bisa merasakan,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Doli Indra Rangkuti menyatakan akan segera menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi dan pihak terkait. Ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, terutama yang berdampak langsung pada beban ekonomi keluarga.
“Kebijakan lima hari sekolah memang baik dari sisi efisiensi waktu, tetapi kita juga harus pikirkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.Karena kebijakannya ada di Provinsi, aspirasi ini akan kami sampaikan ke Gunbernur melalui anggota DPRD di Provinsi,” ujar Doli.
Terkait kenaikan harga bahan pokok dan lambannya distribusi bantuan sosial, Doli menyebut hal itu sebagai persoalan nasional yang harus mendapat perhatian lintas sektor. Ia mendorong agar Pemko Medan bersama Pemprov Sumut mengaktifkan kembali program operasi pasar sebagai bentuk intervensi untuk menekan lonjakan harga. “Saya juga akan mendorong penindakan terhadap praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (mar)
