 |
| Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Syaiful Ramadhan di sejumlah lokasi, Minggu - Senin (28-29/7/2025). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Harga sembako dan tidak meratanya bantuan sosial menjadi persoalan masyarakat yang mengemuka di acara Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Syaiful Ramadhan,yang dilaksanakan di sejumlah lokasi di Jalan Suka Baru No. 21, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Selayang; Jalan Starban Gg Rukun, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia; Jalan Meteorologi, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor; dan Jalan Teratai, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Minggu-Senin (27-28/7/2025).
Yanti, warga Jalan Meteorologi 6, Kelurahan Pangkalan Mansyur, mengeluhkan tingginya harga sembako yang semakin menyulitkan masyarakat. Ia juga mempertanyakan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak merata. Tak hanya itu, ia turut menyoroti kondisi parit yang tidak berfungsi optimal dan jalan lingkungan yang belum diaspal.
“Harga bahan pokok makin mahal. Bantuan PKH pun banyak yang tak kebagian, padahal kami layak. Belum lagi parit mampet dan jalan rusak di Meteorologi 6 yang belum juga diperbaiki,” jelas Yanti.
Tidak hanya itu, warga juga menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka terhadap kinerja pemerintah, terutama menyangkut pembangunan lingkungan dan isu kesejahteraan dan pendidikan moral.
Rina Wahyudi, warga Medan Selayang, menekankan pentingnya penguatan pendidikan moral di sekolah-sekolah sebagai pondasi dalam membentuk karakter generasi muda. Ia juga meminta agar Dana Kelurahan dimaksimalkan pemanfaatannya, termasuk untuk program bantuan sosial seperti distribusi sembako bagi warga kurang mampu.
“Kita butuh pendidikan moral yang lebih kuat di sekolah, ini penting untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif. Selain itu, bantuan sembako juga harus diperhatikan, Dana Kelurahan semestinya bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk itu,” ungkap Rina.
Menanggapi berbagai keluhan warga, Syaiful Ramadhan menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi kepada OPD terkait. Ia menegaskan bahwa fungsi reses adalah untuk menjaring masukan langsung dari masyarakat agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
“Terkait bantuan sosial seperti PKH maupun sembako, memang perlu perbaikan data penerima. Saya minta masyarakat aktif mengusulkan data ke kelurahan agar dimasukkan ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kita akan kawal prosesnya,” ujar Syaiful.
Ia juga menyampaikan bahwa penanganan infrastruktur lingkungan seperti drainase dan pengaspalan jalan akan didorong masuk dalam skala prioritas pembangunan melalui Musrenbang dan APBD Kota Medan.
“Semua masukan ini akan kami sampaikan secara formal ke pemerintah kota. Aspirasi ini penting untuk memastikan anggaran pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga. Jika memerlukan tindaklanjut beberapa persoalan bisa dikoordinasikan dengan OPD terkait,” tegasnya. (mar)
