 |
| Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Doli Indra Rangkuti, SE melaksanakan Reses IV Masa Sidang I Tahun 2025-2026 Tahun Anggaran 2025, Sabtu-Minggu (20-21/12/2025). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Persoalan pengangguran, ketimpangan bantuan sosial, hingga minimnya fasilitas penerangan jalan mencuat dalam Reses IV Masa Sidang I Tahun 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Doli Indra Rangkuti, SE, Sabtu-Minggu (20–21/12/2025).
Reses tersebut dilaksanakan di sejumlah titik, yakni Jalan Bantan-Jalan Baru Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, Jalan Gurilla Gang Sipirok Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, serta Jalan Sidodame Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung dialogis, warga secara terbuka menyampaikan keresahan mereka. Suti Nasution, warga Pulo Brayan, menyoroti semakin sempitnya lapangan pekerjaan di Kota Medan yang berdampak langsung pada meningkatnya pengangguran, termasuk dari kalangan terdidik.
“Hari ini bukan hanya lulusan SMA, bahkan banyak sarjana yang menganggur. Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Warga juga menuntut agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara adil dan merata, karena masih banyak masyarakat yang dinilai layak namun tidak menerima bantuan.
Keluhan lain datang dari Nurholidah Siregar, warga jalan Mandau, yang mengungkapkan lampu jalan di Simpang Mandau telah mati selama dua bulan tanpa perbaikan.
“Kondisi ini sangat membahayakan, terutama di malam hari. Kami berharap segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Hamdiah Damanik, warga Medan Timur, mempertanyakan ketepatan data penerima bantuan pendidikan dan sosial. Ia mengaku telah terdaftar dalam DTKS desil 4, namun hingga kini tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun bantuan sosial lainnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Doli Indra Rangkuti menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga di tingkat legislatif.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Medan dan dibahas di DPRD agar segera ditindaklanjuti,” tegas Doli.
Ia juga menekankan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sarana menyerap persoalan riil masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. (mar)
.jpg)
