Hadir di Rakor PAD Sumut, Bupati Asahan Minta Data Pajak Provinsi dan Daerah Disinkronkan

Senin, 31 Agustus 2026 / 21.49

Bupati Asahan menghadiri Rakor Optimalisasi PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/08/2026). (Foto : Dinas Kominfo Asahan)

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si meminta adanya sinkronisasi data pajak yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut disampaikannya demi menghindari tumpang tindih data serta potensi kehilangan pendapatan daerah yang fatal.

Pernyataan ini ditegaskan Bupati Asahan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/08/2026).

Menurut Taufik, Pemerintah Kabupaten Asahan sangat menyambut baik rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas pengelolaan keuangan. Namun, ia memberikan catatan agar penyaluran DBH dari provinsi dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar program prioritas di daerah tidak tersendat.

"Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat," kata Taufik.

Langkah yang didorong Bupati Asahan ini sejalan dengan arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE. Dalam rakor tersebut, Agus menegaskan bahwa penggenjotan PAD menjadi prioritas utama untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu instrumen besarnya adalah penerapan sistem opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini langsung diterima oleh daerah.

"Untuk meningkatkan PAD, kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi," kata Agus Fatoni.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga meminta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan PKB tersebut. Bobby berharap adanya skema opsen PKB ini mampu mendongkrak realisasi PAD secara signifikan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara," ajak Gubernur. (mar) 

Komentar Anda

Terkini