Komisi 4 DPRD Medan melaksanakan rapat evaluasi triwulan II bersama Dinas SDABMBK di ruang komisi gedung dewan, Senin (21/9/2026). (ist)
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk memprioritaskan penanganan banjir dan genangan air. Pengerjaan normalisasi sungai serta perbaikan drainase diharapkan menjadi fokus utama yang tidak bisa ditunda lagi.
Rapat ini turut dihadiri oleh anggota komisi lainnya, yaitu Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu, dan Lailatul Badri. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, didampingi Kabid Sumber Daya Air Hardi Sibarani beserta jajaran staf.
Paul Simanjuntak menegaskan bahwa masalah banjir dan genangan air di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini sudah sangat serius. Menurutnya, hujan dengan intensitas sebentar saja sudah mampu memicu banjir yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, bahkan hingga merendam rumah-rumah warga.
"Parit harus dinormalisasi. Begitu juga parit yang sudah terpasang U-Ditch (gorong-gorong saluran beton precast). Dinas harus rutin mencuci drainase tersebut untuk memastikan sedimen bersih dan aliran air berjalan lancar," ujar Paul, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Paul meminta Dinas SDABMBK segera memetakan sumber masalah banjir dan menyusun langkah penanganan yang terukur dari sekarang hingga tahun-tahun berikutnya.
"Tentu solusinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perencanaan matang dan tahapan yang jelas. Namun, dalam 5 tahun ke depan, hasil penyelesaiannya harus sudah terlihat nyata," tegasnya.
Selain pemetaan, Komisi 4 juga mengingatkan pentingnya Dinas SDABMBK memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan.
Dalam rapat tersebut, Paul Simanjuntak bersama Lailatul Badri dan Renville Napitupulu juga memberikan catatan kritis terkait manajemen waktu proyek infrastruktur.
Mereka menyarankan agar seluruh pengerjaan fisik dan proses tender dimulai sejak awal tahun.
Langkah ini dinilai penting agar pengerjaan proyek tidak menumpuk di akhir tahun, yang sering kali berdampak buruk pada kualitas bangunan akibat dikerjakan secara terburu-buru.
"Jika proyek dikerjakan pada awal atau pertengahan tahun, mutunya akan jauh lebih berkualitas dan kita bisa menghindari potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)," jelas Paul.
Dinas SDABMBK Targetkan Lelang Februari 2027
Menanggapi masukan dan desakan dari pihak legislatif, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, menyambut baik rekomendasi tersebut. Ia berkomitmen untuk mempercepat jadwal pengerjaan dan lelang proyek pada tahun anggaran 2027 mendatang.
"Kami mengupayakan proses lelang dan pengerjaan proyek untuk tahun 2027 sudah bisa dimulai pada bulan Februari. Bahkan untuk pemasangan U-Ditch, kami berkomitmen menyelesaikannya lebih awal. Masukan dari dewan hari ini akan langsung menjadi bahan kajian teknis kami," kata Khairul.
Terkait kekhawatiran anggaran yang tidak terserap, Khairul menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk menekan dan menghindari terjadinya SiLPA pada akhir tahun anggaran. (mar)
