 |
| Anggota DPRD Medan Godfried Effendy Lubis. (ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan, Drs. Godfried Effendy Lubis, menumpahkan keprihatinannya terhadap minimnya realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2026 di Dinas Pariwisata (Dispar) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini secara blak-blakan mencurigai adanya masalah serius pada isi kas Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
"Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sumut hingga saat ini baru terealisasi 30 persen. Ditambah lagi, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari internal OPD Pemko Medan mungkin belum terkumpul maksimal," ujar Godfried di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Godfried, mandeknya sirkulasi anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membuat banyak program kerja OPD menjadi lumpuh. Sebagai contoh, dari total target DBH Pemprov Sumut sebesar Rp 310 Miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar Rp 90 Miliar hingga September 2026 ini.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada performa Dinas Pariwisata. Godfried mengkritik pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan yang menelan anggaran miliaran rupiah namun tidak efektif. Salah satunya Gedung Warenhuis yang terbengkalai dan hanya berakhir menjadi gudang.
Selain itu, minimnya inovasi dan promosi terhadap ikon kuliner Medan seperti Bika Ambon, Bolu Meranti, dan Durian dituding menjadi penyebab rendahnya angka kunjungan wisata ke Kota Medan yang tercatat baru menyentuh angka 400 orang sepanjang tahun 2026.
Ia juga mengingatkan Dispar agar tidak melupakan identitas budaya lokal dengan tetap mempertahankan ornamen Melayu Deli di setiap bangunan pemerintah dan gapura perbatasan kota.
BKAD Bantah Kas Kosong
Kecurigaan mengenai lumpuhnya kas daerah tersebut langsung dibantah keras oleh Plt Kepala BKAD Pemko Medan, Suluh Aulia Harahap. Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan Pemko Medan saat ini berada dalam posisi yang aman.
"Saat ini kas Pemko aman. Justru pada rapat koordinasi kemarin, kami meminta dan menekankan agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan," tegas Suluh saat dikonfirmasi terpisah.
Meski demikian, Suluh tidak menampik bahwa keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sumut yang baru menyentuh angka 30 persen sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap sirkulasi arus kas keuangan Pemko Medan. Namun, ia memastikan hambatan tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas kas daerah secara keseluruhan. (mar)
