 |
| Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi PKS Hj. Sri Rezeki Amd. (ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, AMd., menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah di Kota Medan, jika sudah membahayakan. Langkah darurat ini dinilai krusial menyusul kian pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah kota dalam beberapa waktu terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Meski mendukung, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar pihak sekolah dan pemerintah daerah melakukan persiapan yang matang sebelum PJJ resmi digulirkan. Sri Rezeki menyoroti ketimpangan fasilitas penunjang digital di setiap rumah tangga yang dinilai sangat beragam.
"Sekolah butuh persiapan yang matang karena kita harus mengingat bahwa kesiapan kuota internet maupun kepemilikan gawai (smartphone/laptop) berbeda-beda pada tiap keluarga. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani orang tua siswa," ujar Sri Rezeki kepada media, Kamis (15/10/2026).
Sri Rezeki juga menggarisbawahi bahwa jika pemerintah daerah berencana mengambil kebijakan ekstrem untuk meniadakan pembelajaran tatap muka, harus ada pertimbangan yang sangat menyeluruh. Hal ini penting agar capaian kurikulum dan kualitas belajar siswa tidak merosot tajam. Ia menambahkan, pelaksanaan PJJ di lapangan harus tetap mengacu pada panduan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Imbauan dari Pemko Medan sejauh ini sudah baik. Namun, opsi meliburkan anak sekolah ini harapannya hanya sementara dan bukan berketerusan. Kita berharap kerja sama intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat segera mengatasi sumber masalah kabut asap ini," tambahnya.
Koordinasi Lintas Instansi dan Kesiapan Faskes
Lebih lanjut, Sri Rezeki menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar-instansi demi melindungi masyarakat luas. Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk terus bersinergi memantau situasi.
Dinas Kesehatan Kota Medan secara khusus diminta olehnya untuk mengambil peran aktif di garda terdepan guna mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
"Dinkes harus memantau bagaimana tren kabut asap harian ini secara presisi. Langkah cepat yang bisa diambil saat ini adalah mengedukasi masyarakat secara masif tentang cara menjaga kesehatan di tengah kepungan asap, membagikan masker gratis di titik-titik publik, serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan dan puskesmas siap siaga melayani warga," pungkas Sri Rezeki.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Medan sejauh ini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.400.3.5/9753 mengenai wajib masker dan larangan aktivitas luar ruangan.
Meski DPRD mendorong kesiapan PJJ, Kepala Disdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan bahwa pihaknya saat ini belum berencana meliburkan sekolah dan masih memantau perkembangan situasi kualitas udara lebih lanjut. (mar)
