 |
| Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom. (ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., mendesak Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan untuk segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) se-Kota Medan. Realisasi insentif sesuai ketentuan dinilai mendesak guna menjaga motivasi kerja para Kepling di lapangan.
Desakan tersebut disampaikan Reza pada Rabu (11/11/2026), menyikapi keluhan para Kepling yang hingga kini belum menerima hak mereka. Menurutnya, para Kepling telah bekerja keras sejak awal tahun dengan mendatangi rumah warga dari pintu ke pintu, membagikan surat tagihan PBB, hingga membantu memastikan target pendapatan daerah tercapai.
"Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizalimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan," tegas Reza.
Reza menyoroti adanya kemunduran waktu pencairan yang sangat jauh dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada tahun lalu pencairan tahap awal sudah diterima sekitar bulan Mei, pada tahun 2026 ini hingga memasuki bulan November belum juga terealisasi.
"Ini bukan soal keterlambatan biasa, ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa upah pungut bukanlah hadiah, bonus, ataupun belas kasihan, melainkan hak yang diatur dalam ketentuan atas keringat Kepling yang turun langsung ke lapangan. Sebagai ujung tombak Pemko Medan yang pertama kali dicari warga saat terjadi banjir, warga sakit, hingga urusan administrasi, kesejahteraan Kepling seharusnya menjadi prioritas.
"Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik, kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai, kalau yang memungutnya saja tidak dihargai," imbuh Reza.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Bapenda Kota Medan agar tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi para petugas pemungutnya. Ia meminta Pemko Medan bersikap proaktif dan tidak menunggu keluhan Kepling viral di media sosial baru mengambil tindakan.
"Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu tanpa harus diminta-minta," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pencairan upah pungut PBB bagi para Kepling tersebut. (mar)
