 |
| Komisi IV DPRD Medan RDP bersama Organda, Dinas Perhubungan, akademisi USU, Dinas Perhubungan Medan, Bappeda, pakar transportasi terkait mekanisme program angkutan pelajar gratis di Medan. (ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Komisi IV DPRD Kota Medan menyepakati untuk segera berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait mekanisme program angkutan pelajar gratis di Kota Medan.
Langkah ini diambil guna memastikan program tersebut memiliki landasan hukum yang kuat seiring dengan berjalannya proyek pembangunan Bus Rapid Transit Medan, Binjai, dan Deli Serdang (BRT Mebidang).
Kesepakatan tersebut terbentuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., didampingi anggota dewan Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, dan Datuk Iskandar Muda ini turut menghadirkan perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti Universitas Sumatera Utara (USU), serta Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Organda Kota Medan, Jaya Sinaga, mengapresiasi konsistensi Komisi IV yang telah dua kali menggelar RDP untuk mengawal realisasi angkutan pelajar gratis. Menurutnya, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 sebenarnya sudah mengakomodasi pembiayaan untuk hak layanan angkutan umum gratis bagi pelajar. Namun, regulasi di tingkat daerah dinilai masih tertinggal.
"Untuk merealisasikan ini, tentu harus ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang angkutan umum. Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan transportasi yang menuju modernisasi, sehingga perlu kajian bersama akademisi agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari," ujar Jaya Sinaga.
Selain persoalan regulasi, Organda menyoroti aspek teknis operasional BRT Mebidang. Jaya mengingatkan bahwa kehadiran bus listrik BRT belum mampu menjamin pelayanan secara menyeluruh karena rutenya hanya terbatas pada koridor jalan utama, sementara banyak sekolah dan kawasan permukiman berada di jalan-jalan kecil yang selama ini dilayani angkutan kota (angkot).
Ia menegaskan bahwa penggratisan ongkos pelajar harus turut melibatkan angkot sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang terintegrasi dengan layanan bus listrik.
"Jangan sampai APBD yang dibayarkan ke bus listrik menjadi mubazir. Tanpa feeder, BRT hanya akan menjadi proyek mahal yang melintas di jalan besar, berjalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani," tegasnya.
Melalui RDP ini, seluruh pihak sepakat bahwa program angkutan pelajar gratis tidak boleh berhenti sebagai jargon politik semata. Realisasinya harus ditopang oleh empat pilar utama, yakni kepastian payung hukum, kajian akademik yang matang, integrasi sistem feeder agar tidak mematikan eksistensi angkot, serta kepastian alokasi anggaran daerah.
Komisi IV DPRD Medan berkomitmen segera membawa hasil rapat ini ke Kementerian Perhubungan agar skema angkutan pelajar gratis dapat segera direalisasikan secara legal, teknis, dan tepat sasaran bagi masyarakat Medan. (mar)
