![]() |
| Anggota DPRD Medan Fraksi PSI Godfried Effendi Lubis. (ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Program andalan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bertajuk Gotong Royong dan Sapa Warga, menuai sorotan tajam dari legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., secara terbuka mempertanyakan kejelasan sumber anggaran hingga urgensi pelaksanaan kegiatan rutin mingguan tersebut.
Kritik keras ini mencuat menyusul tidak ditemukannya pos anggaran khusus untuk program tersebut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2027.
"Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar (Badan Anggaran) saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya," ujar Godfried kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan ini, pertanyaan tersebut memiliki dasar yang kuat. Dalam rapat Banggar beberapa hari lalu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan disebut tidak mampu memberikan penjelasan memadai terkait pos pembiayaan setiap kali kegiatan Sapa Warga digelar.
Godfried menegaskan, pihaknya menolak keras apabila biaya operasional program wali kota tersebut justru dibebankan kepada aparatur di tingkat kewilayahan.
"Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya? Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah, dan Kepala Lingkungan (Kepling) yang dibebankan," tegasnya.
Soroti Jadwal Malam dan Keterlibatan Fraksi
Selain persoalan anggaran, Godfried juga mengkritisi pola pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dinilainya janggal. Ia menyoroti sejumlah agenda Sapa Warga yang digelar pada malam hari serta cenderung hanya melibatkan satu fraksi tertentu di DPRD Medan.
"Apa urgensinya dilaksanakan malam hari? Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan?" tanya Godfried.
Ia mengingatkan bahwa jika Sapa Warga merupakan program resmi Pemerintah Kota Medan, maka pelaksanaannya wajib melibatkan seluruh unsur DPRD secara proporsional. Hal ini penting mengingat DPRD adalah mitra sejajar pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Desak Transparansi Wali Kota
Menutup pernyataannya, Godfried mendesak Wali Kota Medan untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai pertanggungjawaban anggaran program tersebut, khususnya untuk perencanaan tahun 2027.
Ia mengingatkan agar Pemko Medan tidak menjalankan program di luar prosedur yang berlaku. Seluruh kegiatan pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan nomenklatur anggaran yang jelas.
"Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana? Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan. Janganlah ada kegiatan siluman, harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya," pungkas Godfried. (mar)
