![]() |
| Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap. (istimewa) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengevaluasi pola pembinaan serta hubungan kerja antaraparat. Desakan ini menyusul insiden dugaan pemukulan terhadap seorang Kepala Lingkungan (Kepling) menggunakan alat komunikasi handy talkie (HT) oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan.
Peristiwa yang terjadi di hadapan peserta apel dan viral di media sosial tersebut dinilai mencederai semangat kedisiplinan serta kekompakan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat.
Afandi menegaskan, penegakan aturan dan disiplin dalam birokrasi sangat penting, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan etika maupun merendahkan martabat sesama aparatur.
"Kepling itu manusia, bukan samsak tinju. Tegas boleh, arogan jangan. Menegakkan Perda boleh, memukul Kepling jangan," tegas politisi Partai Demokrat tersebut kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Menurut Afandi, setiap persoalan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan teguran yang sesuai aturan, bukan dengan tindakan fisik. Perbedaan tugas dan kewenangan antara Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan Kepling sebagai penghubung warga tidak seharusnya memicu sikap merasa lebih berkuasa.
"Jangan sampai perbedaan kewenangan melahirkan sikap merasa lebih tinggi. Semua aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ia juga mendorong pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional tanpa intimidasi, termasuk dalam tata cara penyampaian instruksi saat apel kedinasan. Selain itu, Afandi meminta Pemko Medan memberikan perhatian, perlindungan, serta penghargaan yang layak bagi Kepling sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat lingkungan.
Lebih lanjut, Afandi meminta pihak terkait melakukan klarifikasi secara objektif agar duduk perkara insiden tersebut menjadi terang. Apabila terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesan pembiaran.
"Jangan sampai aparatur yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru mempertontonkan tindakan yang tidak mencerminkan etika pemerintahan. Mari kita bangun pemerintahan Kota Medan yang tegas, humanis, dan saling memuliakan," tutupnya. (mar)
