Dukung Pansus Ranperda Sistem Kesehatan, Fraksi PDIP DPRD Medan Soroti Nasib Pasien BPJS Kelas III

Senin, 16 November 2026 / 15.33

 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan menyampaikan pandangan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan melalui juru bicara DR. Dra. Lily, MBA, MH dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (16/11/2026). (istimewa)

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung penuh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Namun, dukungan ini disertai sejumlah catatan kritis mengenai pelayanan rumah sakit di lapangan.

Pandangan fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara DR. Dra. Lily, MBA, MH dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki dan H. Zulkarnaen.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemko Medan yang sejalan dengan semangat Ranperda tersebut. Aturan baru ini dinilai berpihak kepada warga karena memprioritaskan pertolongan darurat sebelum administrasi, transparansi pembiayaan, kepastian obat, hingga keterbukaan informasi ketersediaan kamar.

“Kami mempunyai kesamaan pandangan. Dengan Ranperda baru ini, warga akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata di saat mereka sakit,” ujar Lily.

Tagih Janji 41 Puskesmas

Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat. Edukasi promotif dan preventif harus digencarkan lewat Puskesmas, termasuk penyuluhan bahaya narkoba serta pengaktifan Posyandu balita dan lansia.

Selain itu, fraksi turut menagih janji Wali Kota Medan untuk menjadikan 41 unit Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar di kota ini.

Soroti Rujukan BPJS dan Optimalisasi RSUD

Poin paling krusial yang disoroti adalah persoalan rujukan dan minimnya ruang rawat inap di rumah sakit mitra (provider). Pasien BPJS Kesehatan Kelas III disebut masih kerap diterlantarkan dan diperlakukan tidak adil.

“Mohon hal ini diperhatikan dan tidak terulang kembali ke depannya,” tegas Lily.

Sebagai solusi, Fraksi PDIP mendesak pemberdayaan maksimal terhadap RSUD dr. Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar. Upaya ini meliputi pembenahan gedung, penambahan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan modern, kecukupan dokter spesialis, serta integrasi administrasi dengan seluruh Puskesmas.

Di akhir pandangannya, fraksi meminta Perda nantinya memuat sanksi tegas bagi pelanggar standar pelayanan dan mengatur mekanisme pengaduan warga. Regulasi juga wajib melindungi dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis dari ancaman kekerasan saat bertugas. (mar)

Komentar Anda

Terkini