 |
| Komisi IV DPRD Medan meninjau Bengkel Tekun Jaya di Jalan Bilal Ujung, Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur yang ditengarai menyalahi izin dan minta bengkel tersebut disegel. (istimewa) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk segera menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya di Jalan Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Perintah tegas ini dikeluarkan setelah rombongan Komisi IV menemukan berbagai pelanggaran aturan saat melakukan peninjauan lapangan, Selasa (10/11/2026).
Dalam inspeksi tersebut, Paul didampingi oleh anggota Komisi IV lainnya, yakni Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir pula jajaran aparat kelurahan, pihak kecamatan, personel Satpol PP, serta perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.
Paul mengungkapkan bahwa bangunan milik Alung tersebut memiliki sejumlah pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi. Salah satunya adalah penyalahgunaan izin operasional, di mana bangunan tersebut mengantongi izin gudang tetapi difungsikan sebagai bengkel di tengah permukiman warga.
"Izin yang dimiliki adalah izin gudang, tetapi yang dibangun dan dioperasikan adalah bengkel. Izin dan fungsi bangunan jelas tidak sesuai. Ini bukan sekadar salah administrasi, melainkan salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan," tegas Paul di lokasi peninjauan.
Selain ketidaksesuaian izin, Komisi IV juga menyoroti ketiadaan akses gang kebakaran pada bangunan tersebut. Bangunan bengkel itu juga kedapatan melanggar garis sempadan jalan dengan menyerobot roilen, yakni area yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang jalan dan ruang keselamatan warga.
Ketidaksesuaian antara izin dan peruntukan bangunan ini dinilai telah merugikan Pemerintah Kota Medan karena menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pada kesempatan yang sama, Paul turut mengevaluasi kinerja pengawasan di tingkat kewilayahan. Ia mendesak pihak kelurahan untuk bersikap lebih proaktif dalam memantau aktivitas pembangunan di wilayahnya, tanpa harus menunggu aduan masyarakat atau turunnya anggota dewan.
"Pengawasan kelurahan harus proaktif. Jangan menunggu warga melapor, jangan menunggu DPRD turun, baru bergerak. Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi," pungkas Paul. (mar)
