Wakil Bupati Asahan, Rianto usai mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (12/11/2026). (Foto : Dinas Kominfo Asahan)
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah strategis ini dilakukan untuk menghadirkan layanan yang terintegrasi, efektif, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kabupaten Asahan sendiri menjadi salah satu dari delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
"Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit," ujar Rianto.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan birokrasi dan administrasi. Sebaliknya, pemerintah harus hadir memberikan kemudahan serta solusi atas kebutuhan warga, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.
"Ke depan, kita akan terus mendorong peningkatan kualitas, penambahan jenis layanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar MPP Kabupaten Asahan semakin optimal. Prinsipnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat," tambahnya dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, Gubernur Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta pimpinan OPD tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., menyatakan bahwa pemulihan pelayanan publik pascabencana merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah. Upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh layanan publik kembali berjalan normal.
Bobby mengungkapkan, dari total 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang mengoperasikan MPP. Ia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk memperbanyak jenis layanan serta segera membangun MPP bagi daerah yang belum memilikinya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberlangsungan layanan publik di tengah penanganan dampak bencana.
"MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah. Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah," tegas Purwadi.
Di akhir arahannya, Wamen PANRB memberikan apresiasi khusus kepada delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Pematangsiantar. (mar)
