ASAHAN, KLIKMETRO.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Asahan yang telah menyentuh angka 68,76 persen. Capaian ini menempatkan Pemkab Asahan di peringkat keempat tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TKD bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026) pagi.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja positif daerah. Ia mendorong agar sisa program segera dipercepat pelaksanaannya dengan tetap menjaga ketepatan sasaran sesuai regulasi.
"Kami menegaskan pesan Bapak Menteri Dalam Negeri agar anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan bencana tidak dialihkan ke kegiatan lain di luar kepentingan penanganan bencana," tegas Horas Maurits.
Menanggapi hal itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., berterima kasih atas dukungan fiskal dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, dana TKD Tambahan sangat krusial untuk memulihkan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta roda ekonomi warga pascabencana yang melanda Asahan pada November 2025 lalu.
"Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada serapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Bupati. Ia pun menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bendahara pengeluaran untuk terbuka terhadap masukan tim Kemendagri demi kelancaran evaluasi.
Sementara itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan instruksi langsung Mendagri mengingat Asahan adalah salah satu penerima TKD Tambahan terbesar di Sumatera Utara. Selain memverifikasi peruntukan dana, ia meminta Pemkab Asahan aktif mempublikasikan progres pembangunan di media sosial sebagai wujud transparansi publik.
Di sisi pengawasan, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., yang mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mengawal ketat setiap tahapan kegiatan.
Melalui pengawasan menyeluruh tersebut, pengelolaan TKD Tambahan di Kabupaten Asahan diharapkan berjalan optimal, akuntabel, dan tepat sasaran demi mempercepat pemulihan daerah pascabencana.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD terkait, serta tamu undangan lainnya. (mar)
