Pembahasan LPj Walikota Tertutup, Ada Apa Dengan DPRD Medan?

ft/ist.

KLIKMETRO.com, MEDAN - Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Walikota Medan Tahun Ajaran (TA) 2018 oleh DPRD Medan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Sayangnya, pembahasan dilakukan tertutup dari awak media.

Hal ini pun menimbulkan tanda tanya di kalangan wartawan yang bertugas di DPRD Medan. Lantaran untuk pertama kalinya, selama bertugas di gedung legislatif tersebut, pembahasan LPj dilakukan tertutup dari wartawan.

Menyoal ini, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum menyebutkan, pembahasan tertutup dari anggota legislatif Kota Medan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. "Ini kan menimbulkan tanda tanya besar, kenapa harus tertutup? Padahal LPj yang dibahas anggota DPRD Kota Medan itu merupakan uang rakyat yang dikelola Pemko Medan selama setahun,''kata Rurita pada wartawan, Kamis (1/8/2019).

Lanjutnya lagi, Anggota DPRD hadir di gedung dewan mewakili suara rakyat yang sudah memilih mereka. Selayaknya sebagai wakil rakyat harus benar-benar untuk memantau kinerja wali kota dan jajarannya agar semua program yang sudah ditetapkan, dibuat untuk kepentingan rakyat. "Anggaran yang dikelola Pemko Medan merupakan uang rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat perlu mengetahui untuk apa saja uang tersebut dipergunakan," ujar Rurita lagi.

Jadi artinya tidak boleh ada pembahasan LPj tertutup dari wartawan, karena publik juga perlu tahu dan mengawasi kinerja aparaturnya di Pemko Medan, sambung Rurita. Dia menambahkan, dengan tertutupnya pembahasan LPj, patut dicurigai ada 'sesuatu' yang dilakukan di dalam rapat pembahasan tersebut. Selain itu, tidak dibahasnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2018, juga patut dipertanyakan.

"Pembahasan itu seharusnya dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang sudah disusun Pemko bersama DPRD Medan, sudah dilakukan (dikerjakan-red). Akibat tidak dibahasnya LKPj, membuat anggota legislatif tidak mengetahui sejauh mana kinerja eksekutif. Dan legislatif tidak bisa mengevaluasi kinerja mereka untuk perbaikan di masa mendatang,''imbuhnya.

Dengan kondisi ini, Rurita juga mempertanyakan kinerja DPRD Medan yang tidak melakukan tugasnya membahas LKPj dan itu sudah menambah daftar minimnya prestasi mereka. "Apa lah prestasi anggota dewan ini kalau kekgitu, selain jalan-jalan ke luar negeri dan kunjungan ke luar daerah saja kerja mereka," kritiknya. (mar)