 |
| ft/ist. |
Anggaran sekuriti tahun anggaran 2019 Rp 1,2 miliar menurut Roby sebaiknya dialihkan k epos lain yang bermanfaat bagi warga kurang mampu. Sebaiknya Seketariat dewan kordinasi dengan Sekda untuk memberdayakan Satpol PP Pemko sebagai personil keamanan.
"Karena di kantor kota (kantor wali kota) saja, petugas pengamanannya Satpol PP, kenapa itu tidak diberdayakan saja. Satpol PP yang statusnya banyak pegawai honor digaji berdasarkan UMK (upah minimum kota) Medan, sama dengan gaji sekuriti di DPRD Medan yang dikelola pihak ketiga," kata Roby kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).
Dari dulu, papar Roby petugas keamanan di kantor-kantor milik pemko adalah aparaturnya sendiri seperti pertahanan sipil (Hansip). Kemudian setelah Satpol PP diperluas kewenangan dan personilnya diperbanyak, tugasnya tidak hanya menindak dan menertibkan pelanggar perda, tapi bisa menjadi keamanan kantor milik pemko dan rumah dinas wali kota dan wakil wali kota.
"Untuk apa kita melakukan pemborosan anggaran, kalaupun personil Satpol PP dibuat untuk pengamanan gedung, gak jadi kurang untuk personil penertiban. Atau kalaupun kurang, sebaiknya personil Satpol PP direkrut beberapa orang lagi. Daripada kontrak-kontrak dengan perusahaan pihak ketiga pengelola sekuriti, kan lebih baik anggaran itu dihemat," tegasnya.
Anggota dewan dua periode ini mengakui, untuk sekuriti sudah dianggarkan untuk tahun 2020 yang anggarannya masih di sekitar Rp 1,2 miliar lebih. Tapi kata Roby, anggaran tersebut bisa dibatalkan penggunaannya. Karena itu tidak mendesak seperti anggaran pembangunan fisik dan kesejahteraan rakyat.
"Apalagi tender-tender dengan perusahaan rekanan pengelola sekuriti sarat dengan kepentingan. Kalau dekat dengan sekwan atau Kabag Umum, itulah yang jadi pemenang tendernya. Makanya suapay lebih amannya, Satpol PP Pemko saja yang menjadi petugas keamanan di gedung DPRD Medan," katanya. (mar)
