Copot Plt Kadis PU Medan, Proyek Drainase Jadi Ajang Korupsi

Puluhan mahasiswa berorasi di depan Kantor Walikota Medan mendesak aparat penegak hukum memeriksa proyek di Dinas PU.

MEDAN, KLIKMETRO - Puluhan mahasiswa yang tergabung di Dewan Presidium Mahasiswa Sumatera Utara berorasi di depan Kantor Walikota Medan, Senin (18/11/2019). Mahasiswa mendesak agar Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan, Khairul Syahnan dicopot dari jabatannya karena tak mampu menyelesaikan masalah banjir.

"Kami minta agar Plt Walikota mencopot Khairul Syahnan dari jabatannya. Banyak proyek drainase proyek gagal sehingga Kota Medan kerap tergenang banjir,"ujar mahasiswa dalam orasinya.

Menurut mereka, sejak 2016 hingga 2017 Pemko Medan sudah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk perbaikan infrastruktur. Terkhusus untuk proyek saluran drainase, pada 2016 Dinas PU cq Bina Marga Medan menggelontorkan dana lebih dari Rp 220 miliar. Selanjutnya di 2017, kembali anggaran digelontorkan Dinas PU sebesar Rp 313 miliar.

Tapi hasil proyek drainase mengecewakan dan terkesan tidak terkonsep. "Para koruptor yang memenangkan tender pengerjaan drainase asal-asalan bekerja. Dinding drainase lebih tinggi ketimbang jalan, sehingga air menggenang dan merusak jalan,''sebut mereka.

Disebutkan, hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut menemukan kekurangan volume pekerjaan pada 43 paket di Dinas PU tahun anggaran 2018. Yakni paket pekerjaan irigasi, jalan dan jembatan. Kekurangan nilai volume pekerjaan di Dinas PU itu mencapai Rp 5.943.322.476.

''Kami menduga Plt Kadis PU ikut serta dalam praktek lelang proyek yang belum rampung pada APBD 2018 dan sampai hari ini belum selesai, tapi pencairan dananya sudah diselesaikan. Khairul Syahnan kami nilai gagal melanjutkan tugas dan tanggungjawab sebagai Plt Kadis PU Medan, karena batas waktu pengerjaan pembangunan di Kota Medan hanya tinggal beberapa hari lagi, tapi sampai sekarang hasilnya belum terlihat dan belum dirasakan masyarakat Kota Medan,''ungkap massa.

Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum, Kejatisu, Poldasu dan KPK  menindaklanjuti temuan BPK terkait dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Dinas PU Medan dan jajarannya.

Selama 2 jam berorasi, massa tampak mulai panas. Mereka mendesak bertemu dengan pejabat untuk menyampaikan aspirasi. Sembari menggoyang-goyang pagar halaman Balaikota, massa berteriak-teriak agar pejabat datang menemui mereka.

"Jika aspirasi kami tak disahuti, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,"ujar kordinator massa. (mar)