 |
| Anggota DPRD Medan Sudari ST dan Dhiyaul Hayati. |
Apalagi rapid test tersebut diharuskan mengeluarkan biaya Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta bagi si pasien. Sehingga memberatkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan untuk berobat.
"Kondisi ini akan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk berobat. Semisal sakit perut biasa atau asam lambung, dia mau berobat ke rumah sakit. Eh malah diharuskan rapid tes dan bayar, ini kan sudah menyalah,"kata Wakil Ketua Komisi II Sudari ST pada media ini, Kamis (28/5/2020).
Sudari mengingatkan agar rumah sakit mengikuti protokol kesehatan yang ditetap kan oleh pemerintah, dan melakukan hal yang tidak ditetapkan oleh protokoler kesehatan sehingga membebani masyarakat.
"Dinas Kesehatan Kota Medan diminta proaktif menegur rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut. Dikuatirkan warga jadi takut berobat,"kata politisi PAN ini.
Dia kembali menegaskan pengobatan yang terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan rapid tes itu tidak ada dalam protoker kesehatan.
"Jangan sampai rumah sakit mengambil keuntungan di saat ini, sementara masyarakat di rugikan,"tegasnya.
Begitu juga dikatakan Anggota Komisi II DPRD Medan Dhiyaul Hayati SAg. Menurutnya tidak ada kewajiban rumah sakit melakukan rapid test.
"Suami saya baru berobat karena gatal-gatal di Rumah Sakit USU, tak ada disuruh rapid test. Tolong pihak rumah sakit jangan mengakali masyarakat, jangan cari keuntungan di saat masyarakat lagi susah,"imbau politisi PKS ini.
Sebelumnya, warga mengeluhkan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang mengharuskan rapid test virus corona dengan membayar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Meskipun warga yang berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun peserta BPJS Kesehatan. (mar)
