-->

Silpa Rp506 M, DPRD Kritik Kinerja Pemko Medan

Sabtu, 20 Juni 2020 / 19.11
Ketua BKD DPRD Medan Robi Barus dan Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala.
MEDAN, KLIKMETRO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengkritik kinerja Pemko Medan sehingga ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Medan TA 2019 sebesar Rp506 miliar.

Hal ini dinilai sebagai suatu kegagalan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution dalam memimpin Pemko Medan. Karena, selama ini Akhyar Nasution turut memimpin Kota Medan bersama Dzulmi Eldin.

“Medan selama ini dipimpin Dzulmi Eldin dan wakilnya Akhyar Nasution. Pada tahun 2019 Eldin terkena kasus hukum dan kepemimpinan Medan diambil alih Akhyar,” kata anggota DPRD Medan, Robi Barus kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Hal itu, sambungnya, membuktikan pemerintahan tidak stagnan. Eldin dan Akhyar sama-sama memimpin Kota Medan sehingga tidak ada alasan kalau peralihan kepemimpinan membuat pemerintahan terganggu.

Menurut Ketua BKD DPRD Medan ini, sebagai pemimpin baru (peralihan), suasananya harus baru, keberanian dan ketegasannya juga baru. Pelaksana tugas mesti memotivasi OPD-nya agar bekerja serius, menegur keras jika ada yang main-main. Kalau cuma kerja normatif, hanya mencari aman, untuk apa mengajukan anggaran.

“Bagi kami (Fraksi PDIP), kesalahan OPD adalah kesalahan besar pemimpinnya. Karena tidak mungkin bawahan saja yang salah, lalu apa tugas pemimpinnya? Apa mau lepas tanggung jawab begitu saja kalau anak buahnya gagal menyerap anggaran. Kalau memimpin mau cari aman dan pembangunan tidak ada, apa keistimewaan dan kelebihan pemimpin itu?” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala lebih menyalahkan OPD yang tidak mampu menggunakan anggaran sehingga ada SiLPA.

Disebutkannya, kalau OPD itu diminta mengunakan anggaran yang diajukan ke Badan Anggaran DPRD Medan untuk disahkan di paripurna. Tapi setelah disahkan tidak mampu menggunakan. Padahal OPD belum diminta untuk berinovasi, cuma menggunakan anggaran yang ada.

“Itulah kelemahan OPD dalam melaksanakan fungsinya, OPD tidak disuruh mencari uang, semua sudah tersedia tinggal menggunakan. Para kepala dinas belum dituntut menciptakan pembangunan yang maju, hanya disuruh memakai anggaran yang ada, tapi itupun tidak bisa. Setiap tahun SiLPA makin besar. Ke depannya, SiLPA yang besar seperti ini kita harapkan jangan terjadi lagi,” ucapnya. (mar)
Komentar Anda

Terkini