 |
| Ketua Komisi E DPRD Sumut Dimas Triadji. |
Ketua Komisi E DPRD Sumut Dimas Triadji mengatakan pihaknya sudah menerima laporan adanya pungutan uang komite khususnya di MAN 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Utara.
"Laporannya memang sudah kita terima. Tapi kita belum bisa menindaklanjutinya karena dalam laporan tersebut tidak disebutkan besaran nominalnya dan bukti tertulisnya. Karena itu kita masih mencari dan mengumpulkan data akurat terkait dugaan pengutipan ini," katanya di gedung dewan, Selasa (16/6/2020).
Untuk mengklarifikasi persoalan yang sebenarnya, kata politisi Partai NasDem ini, pihaknya menjadwalkan melakukan pemanggilan kepada kepal MAN 1 sampai MAN 4 serta masyarakat yang melaporkan. Sehingga nantinya diketahui besaran nominal dari dugaan pengutipan tersebut.
"Kita tunggu saja, sembari mencari dan mengumpulkan data. Jadwal pemanggilan kita buat," katanya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kemenag Sumut David Purba mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada kepala MAN 1 dan 2 untuk menjelaskan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait dasar dari pungutan uang komite.
"Kemarin sudah saya minta agar kepala sekolahnya (MAN 1 dan 2) menjelaskan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut soal kutipan uang komite," katanya singkat saat dihubungi, Senin (15/6/2020).
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar meminta segala pungutan yang tidak resmi di sekolah yang berada di lingkungan Kemenag Sumut dihentikan. Abyadi juga mengingatkan Kemenag Sumut soal pungutan tersebut.
"Pungutan ini sangat memberatkan para orang tua peserta didik baru di tengah situasi pandemi saat ini," katanya.
Abyadi juga berencana akan menyurati Dirjen Kementerian Agama di Jakarta jika pungutan uang komite masih berlangsung.
"Ini jadi catatan penting bagi kita. Dimana sekolah di bawah naungan Kemendikbud terus berbenah kok malah sekolah di lingkungan Kemenag malah jadi parah," katanya. (mar/bem)
