Wagubsu Musa Rajekshah menjadi narasumber dialog interaktif TVRI dengan topik pengawasan Dana Bansos Covid-19. |
Untuk itu, menurut Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera
Utara (Sumut) Musa Rajekshah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terus
berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota. "Sehingga bantuan pada
tahap kedua ini tepat sasaran. Ke depan semakin baik data yang kita miliki,
akan semakin banyak warga yang terbantu, karena pemberian bansos itu tepat
sasaran," ujar Wagub Musa Rajekshah saat menjadi narasumber Dialog
Interaktif TVRI dengan topik Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Pada Masa
Tanggap Bencana Covid-19 di Stasiun TVRI Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (9/7/2020).
Bantuan itu juga diharapkan menjadi penggerak
ekonomi di daerah. Jika bantuan itu dalam bentuk tunai, seharusnya bisa
dibelanjakan di daerah, agar ekonomi daerah berputar. Kalau pun bantuan dalam
bentuk natura atau barang, juga akan dibelanjakan di daerah. “ Untuk itu, kita
harapkan bantuan tahap kedua ini akan lebih baik lagi," ujar Musa
Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Kemudian Ijeck pun mengatakan bahwa dampak dari
Covid-19 adalah bertambahnya pengangguran, banyak usaha yang terganggu,
sehingga bertambah data warga miskin baru. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi
dan validasi agar semua mendapatkan bantuan.
"Pada pemuktahiran data nantinya, saya mau
para TKI yang pulang dimasukan datanya ke dalam penerima bantuan. Karena tidak
semua TKI yang pulang itu punya kemampuan sosial yang baik. Ke depan kita juga
harus memikirkan ketahanan pangan. Ekonomi kita harus bangkit kembali, apalagi
saat ini basis kita pada pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan cukup
baik. Untuk itu penyusunan APBD di tahun 2021 pun harus sejalan dengan stimulus
ekonomi kita saat ini," tambahnya.
Satgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung
mengatakan bahwa salah satu modus penyimpangan adalah terkait data. Untuk itu,
KPK akan mendorong agar pihak terkait melakukan validasi data setiap enam bulan
sekali. “Butuh kerja keras memang untuk mendapatkan data yang valid. Untuk itu
perangkat Dinas Sosial dan perangkat terkait di daerah harus serius untuk
melakukan pemutakhiran data. Karena seharusnya data yang sudah dikumpulkan
ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial," tambahnya.
Dikatakannya, KPK saat ini fokus untuk memberantas
korupsi dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Secara teori di saat masa krisis
seperti sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran bansos.
“Kami sudah melakukan maping terkait potensi penyimpangan yang akan terjadi.
Pertama itu terkait validasi data. Kami pun fokus untuk memastikan data
tersebut clean dan clear, tidak ada data yang fiktif," ujarnya
Selanjutnya yang menjadi potensi penyelewengan
adalah pengadaan bansos. Apalagi masih banyak bansos yang disalurkan dalam
bentuk sembako. "Kami sudah sampaikan kepada Gubernur Sumut agar
memberikan bantuan dalam bentuk cash transfer," tambahnya.
Terakhir, potensi penyimpangan bansos terkait
dengan penyelenggaraan pilkada. Maruli menjelaskan bahwa banyak oknum atau pun
relawan yang memanfaatkan bansos yang dimasukkan gambar-gambar dari para calon.
"Untuk mengantisipasi penyimpangan itu, KPK
pun meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh pada gawai android
maupun iOS. Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk
melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan atau
laporan yang masuk ke Jaga Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan
kepada pemda terkait," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi
Atmoko mengatakan bahwa seharusnya dengan bantuan dari Pemprov Sumut, seluruh
warga yang terdampak tidak ada lagi yang tidak kebagian bansos. "Dari
perhitungan yang sudah kami lakukan, harusnya di seluruh kabupaten/kota di
Sumut, seluruh warga yang terdampak harusnya kebagian semua. Dengan adanya
warga yang tidak menerima bansos, menunjukan ada yang salah dengan data. Kami
pun turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi dan saat ini masih
sedang berproses," terangnya. (rel)