Anggota DPRD Medan Abdul Latif Lubis menggelar reses masa sidang III TA 2021 di Marelan dan Belawan, Senin dan Selasa (10-11/5/2021).
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Abdul Latif Lubis MPd mengaku sudah banyak mendengar keluhan dari warga khususnya warga Medan Utara. Untuk itu, dengan adanya reses ini akan menyampaikan kepada Pemko Medan, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Medan agar menyegerakan melakukan pekerjaan yang sudah disahkan di APBD tahun 2021 sebesar Rp 5,2 triliun.
Anggota DPRD Medan dari Dapil II ini pun mengaku saat ini Pemko Medan khususnya Walikota dan Wakil Walikota Medan sedang serius dalam pelaksanaan program Pemko Medan. Adapun lima program-program yang diprioritaskan adalah yang pertama pelayanan publik, kebersihan, peningkatan kualitas infrastruktur, pembangunan kuliner di kesawan (kitchen of asia), serta penanganan banjir yang ada di Kota Medan.
"Kita sangat mendukung dan mengapresiasi kelima program ini diterapkan di kota Medan,"jelasnya.
Dengan adanya lima program Pemko Medan sebaiknya didukung dengan penambahan APBD di tahun 2022 menjadi 12 Triliun. Dan dengan adanya reses ini mendesak Pemko Medan untuk melaksanakan program-program tersebut.
Anggota Komisi I ini juga mengatakan agar kelima prioritas tersebut dapat terealisasi di Kota Medan. Abdul Latif mendesak Pemko Medan khususnya Walikota dan Wakil walikota Medan agar segera mengatasi banjir terutama di Medan Belawan.
Mendesak Pemko Medan agar segera mengoperasionalkan rumah sakit daerah tipe C yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Karena sudah ada gedungnya namun belum ada tenaga medis dan alat kesehatannya. "Itu gedungnya sudah terbengkalai selama 1 tahun. Kalau kelamaan dikhawatirkan gedung tersebut akan rusak,"jelasnya.
Melalui Dapil II ini Latif juga mendesak Pemko Medan untuk melanjutkan pembangunan titi Sicanang yang pembangunannya berhenti tanpa tau apa alasannya. "Diharapkan pembangunan titi Sicanang agar disegerakan karena sangat penting sekali untuk akses keluar warga Kecamatan Medan Belawan,"pintanya.
Dan terakhir Latif mendesak Pemko Medan untuk dibulan oktober ini agar betul-betul mendata warga yang belum mendapat BPJS dari Pemko Medan. Warga yang dapat BPJS dari Pemko Medan tidak melihat status sosial baik itu warga miskin maupun kaya akan mendapat BPJS gratis dari Pemko Medan. "Janji Beliau (Walikota) dibulan oktober ini akan dilakukan pendataan bagi warga yang belum mendapat BPJS gratis yang di prakarsai oleh Pemko Medan, "ujarnya.
Sementara disesi tanya jawab, M. Muklis, warga Rengas Pulau masih tetap mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan dari Pasar V Marelan sampai Simpang Kantor jalannya rusak parah. Musim penghujan jalanannya banjir.
Menanggapi hal itu, Latif mengaku mengapresiasi perbaikan infrastruktur yang ada di Medan dan sudah disampaikan ke walikota dan sudah ada tanggapan yang baik contohnya di jalan Belawan indah. Latif juga mengatakan Infrastruktur jalan tidak semua kewenangan Pemko Medan akan tetapi ada juga yang menjadi kewenangan Pemprovsu.
"Tapi jalan Pasar V itu kewenangan dari pemprovsu. Karena merupakan jalan lintas, Insyallah akan saya berkoordinasi dengan Pemprovsu dan dinas terkait," ujarnya.
Turut hadir di acara reses tokoh masyarakat, Wakil Ketua Ikadi Medan Syahrul Idrus, Ketua BPC (Badan Pembinaan Cabang) Muklis Idrus, Ketua DPC Marelan Indra Purnomo, Ketua DPC Medan Deli, Medan Belawan dan Medan Labuhan.
Di akhir acara reses tersebut, Abdul Latif juga memberikan souvenir untuk semua peserta reses. (vin)
