-->

Dituntut 7 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi di KPU Sergai Menangis Minta Dibebaskan

Senin, 11 April 2022 / 21.25

Terdakwa mengikuti persidangan secara virtual yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan.(f-putra/klikmetro)

MEDAN, KLIKMETRO.COM - Dua terdakwa korupsi dana hibah Pilkada KPUD Serdang Bedagai (Sergai) 2020 senilai Rp 1,2 miliar, yakni pejabat PPK Chairul Mitha Nasution, dan bendahara pengeluaran pembantu Rahmansyah menangis di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/4/2022).

Kedua terdakwa meminta supaya dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Saya orang susah Yang Mulia, sayalah yang membantu perekonomian keluarga saya. Anak saya masih kecil terancam putus sekolah, karena selama di penjara tidak ada pendapatan lagi Yang Mulia," ucap Terdakwa Rahmansyah sambil menangis saat membacakan nota pembelaan (pledoi).

Rahmansyah dalam pledoinya juga meminta kepada Majelis Hakim agar dirinya dibebaskan dari penjara, ia mengatakan tidak ada niat menyalahgunakan anggaran.

"Kami memohon dibebaskan Yang Mulia, saya hanya ingin pulang. Saya ingin pulang berkumpul bersama anak dan istri saya," ucapnya.

Sementara itu, terdakwa Chairul dalam pledoinya mengaku tidak bersalah dan juga minta dibebaskan.

Chairul sempat menangis saat menyebut nama istri dan anak-anaknya di persidangan. Bahkan Chairul mengaku, sejak awal tidak ingin menjabat sebagai PPK.

"Saya tidak bersalah dalam perkara ini Yang Mulia, mohon keberanian Yang Mulia memutus perkara ini. Anak saya masih kecil Yang Mulia, tolong beri kesempatan kepada saya. Saya mohon Yang Mulia berkenan membebaskan saya," kata Chairul.

Usai mendengar pledoi, Majelis Hakim yang diketuai Eliwarti menunda sidang pekan depan dengan tanggapan JPU.

Sementara itu, diluar ruang sidang Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Ihwaluddin Simatupang mengatakan kliennya didakwa melakukan 3 kegiatan yakni masalah pengelolaan keuangan, SPPD, dan pengadaan barang dan jasa.

"Di ketiga itu, para terdakwa ini tidak ada niat karena sejak awal yang mengusulkan anggaran kan bukan mereka berdua, apalagi di pemilihan ini ada dana silpa Rp 4 miliar, dan gak ada pemotongan maupun permintaan uang, artinya uang dicairkan untuk kelancaran program KPU yang gak boleh ditunda karena setiap kegiatan saling berkaitan satu dengan yang lainnya," ucapnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardi Hasibuan dan Erwin Silaban menuntut para terdakwa masing-masing selama 7 tahun penjara denda Rp 300 juta, subsidar 3 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, JPU juga menuntut para terdakwa membayar Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara masing-masing sebesar Rp 285 juta lebih.

Dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk dilelang.

Apabila para terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

JPU menilai, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara itu, JPU dalam dakwaannya menguraikan bahwa terdakwa Dharma Eka Subakti, bersama-sama dengan Chairul Miftah Nasution dan Rahmansyah, membuat dan mengirimkan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hibah Nomor Kab/IV/2021 tanggal 28 April 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Sergai.

"Seharusnya laporan yang disampaikan paling lambat 21 April 2021 dengan laporan realisasi anggaran kegiatan KPU Kabupaten Serdang Bedagai, yang ditandatangani Dharma Eka Subakti dan saksi Rahmansyah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan total anggaran sebesar Rp 32,2 miliar," ujar JPU dari Kejari Sergai. 

Kemudian, lanjut JPU terdapat sisa dana hibah yang telah dikembalikan oleh ketiga terdakwa sebesar Rp 4,2 miliar. 

Bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah KPU Sergai berbeda yang dibuat dan dikirimkan oleh ketiga terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sergai.

Dikatakan Jaksa, bahwa tenyata para Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa juga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu melakukan pemecahan paket pekerjaan barang/jasa yang seharusnya tidak boleh dipecah, sehingga tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan.

"Menunjuk pelaksana pengadaan pekerjaan barang/jasa tidak sesuai mekanisme. Tidak melibatkan Saksi Dahliana Saragih selaku pejabat Pengadaan Barang dan jasa serta tidak melibatkan saksi Afandi, Marapada Hasian Nasution dan Meisari selaku pejabat penerima hasil pekerjaan," urai Jaksa.

Sehingga, akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan adanya keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh rekanan pengadaan barang/jasa sebesar Rp 199.790.719.

Selain itu, terdapat kesalahan lainnya yang dilakukan ketiga terdakwa sehingga merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Sergai sebesar Rp 1,2 miliar. (put)

Komentar Anda

Terkini