 |
| Bawaslu Kabupaten Langkat menggelar sosialisasi pengawasan dan pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Warisan Cafe and Resto, Stabat, baru baru ini. (ft-ist) |
LANGKAT, KLIKMETRO.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Langkat menggelar sosialisasi pengawasan dan pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Warisan Cafe and Resto, Stabat, baru baru ini
Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk mengingatkan seluruh ASN tetap netral di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Dan, Bupati dan Wakil Bupati Langkat.
Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy mengatakan, seluruh ASN wajib netral selama proses Pilkada. Artinya, menjaga netralitas adalah suatu keharusan.
"Saya ingin menegaskan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Langkat untuk menjaga netralitas. Netralitas adalah suatu keharusan. Kita harus memahami batasan yang ada agar Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan baik dan lancar,” ujar Faisal Hasrimy saat menyampaikan kata sambutan saat sosialisasi itu.
Ia menambahkan, Pj Gubernur Sumut sudah memberi amanah agar seluruh penyelenggaraan Pilkada 2024 di Langkat berjalan lancar dan netral.
Selain itu, ia bilang keberhasilan Pilkada 2024 bergantung pada kerja sama seluruh pihak. Seperti ASN dalam menjaga netralitas dan mendukung proses demokrasi yang adil.
"Marilah kita bersama-sama menjaga Pilkada 2024 bisa berjalan sukses dan lancar. Ini adalah tanggungjawab kita bersama, bukan hanya penyelenggara. Tetapi, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi terhadap Bawaslu Langkat karena sudah menggelar sosialisasi netralitas.
"Saya ucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu Langkat. Kegiatan ini adalah langkah nyata dalam menyukseskan pesta demokrasi. Saya harap bisa bermanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bisa menyerap ilmu yang disampaikan. Dan, mengetahui Batasan dalam menghadapi Pilkada 2024," ujarnya.
Sedangkan, Ketua Bawaslu Langkat, Supriyadi menyampaikan, netralitas ASN, TNI dan Polri merupakan pilar penting untuk menjaga pemilu yang berintegritas.
"Tentu saja menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak," katanya.
Menurutnya, ASN harus bekerja objektif tanpa memihak salah satu pasangan calon dan kepentingan politik tertentu.
"ASN berfungsi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil, transparan dan akuntabel. Hal ini sebagai upaya untuk wujudkan pemerintahan yang baik," ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan, Koordinator Pengamanan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Langkat, Ahmad Kurniawan.
Ia menuturkan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan adanya pelanggaran netralitas dikalangan ASN, TNI dan Polri.
"Dalam konteks pilkada sendiri, netralitas ASN berfungsi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik," kata Kurniawan.
Dia mengungkapkan, netralitas ASN bukan hanya kewajiban tetapi sebuah nilai yang dipegang. Pelanggaran terhadap netralitas ASN mengakibatkan dampak negatif. Seperti terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan legitimasi hasil pilkada.
“Oleh karena itu, sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan netralitas ASN sangat penting, terutama menjelang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,” ujarnya.
Pentingnya netralitas ASN juga berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi. Dimana, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.
"Sosialisasi ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh ASN serta masyarakat, tentang pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada," ungkapnya. (ks)
