Diduga Selisih Dengan Kades, Kadus Pamah Simelir B Belum Terima Gaji Sejak Januari

Kadus Pamah Simelir B, Supriadi Sitepu. (ft-ist)

LANGKAT, KLIKMETRO.COM - Perselisihan antara Kepala Dusun (Kadus) Pamah Simelir B, Supriadi Sitepu, dengan Kepala Desa Telagah, Kolem Ginting, diduga menjadi penyebab belum cairnya gaji Kadus tersebut sejak awal Januari hingga November 2025.

Informasi yang diperoleh dari warga setempat menyebutkan bahwa Supriadi Sitepu tetap aktif melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dusun Pamah Simelir B, seperti melayani administrasi masyarakat, membantu kegiatan desa, serta menjaga koordinasi dengan pihak kecamatan. Namun, haknya berupa gaji bulanan tak kunjung diterima hingga hampir 11 bulan lamanya.

Menurut keterangan Supriadi Sitepu saat dikonfirmasi, dirinya mengaku tidak memahami alasan pasti keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

“Saya tetap bekerja seperti biasa, menjalankan tugas sebagai Kadus. Tapi sejak Januari sampai sekarang belum ada saya terima gaji sama sekali,” ujarnya dengan nada kecewa.

Beberapa warga juga membenarkan bahwa Kadus Pamah Simelir B masih aktif menjalankan tugas meski tanpa menerima honor.

“Kami tahu Pak Supriadi masih membantu warga, tapi kasihan juga kalau haknya tidak dibayarkan,” ungkap salah satu warga Pamah Simelir yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Telagah yang dikonfirmasi melalui Kepala Desa, Kolem Ginting, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini. Namun, sumber di lingkungan desa menyebutkan bahwa masalah tersebut berawal dari adanya ketidaksepahaman antara Kadus dan Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan di dusun.

Untuk memastikan kejelasan dan penyelesaian persoalan tersebut, masyarakat berharap agar pihak Kecamatan Sei Bingai dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat dapat memfasilitasi mediasi antara kedua pihak.

“Harapan kami jangan sampai perbedaan pendapat membuat pelayanan masyarakat terganggu. Pemerintah seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar tokoh masyarakat setempat.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak aparatur pemerintahan desa serta tanggung jawab moral dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat dusun. Masyarakat berharap penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan transparan, agar pelayanan publik di Desa Telagah tetap berjalan baik tanpa terganggu oleh konflik internal. (ks)