 |
| Kepala Desa Secanggang, Tengku Syaiful Anhar. (ft-ist) |
LANGKAT, KLIKMETRO.COM - Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, isu mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi perhatian publik di berbagai daerah di Indonesia. Namun di tengah hiruk pikuk pembahasan THR tersebut, nasib perangkat desa dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Kepala Desa Secanggang, Tengku Syaiful Anhar, mempertanyakan mengapa hingga saat ini perangkat desa tidak mendapatkan THR seperti halnya aparatur lainnya. Hal tersebut disampaikannya sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi para perangkat desa yang menurutnya merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
“Seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, seluruh perangkat desa seakan terdiam dan membisu terkait persoalan THR ini. Padahal mereka merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan di desa,” ujar Syaiful.
Ia juga menyinggung kejadian yang terjadi di Kabupaten Cilacap, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penindakan terhadap Bupati, Sekretaris Daerah dan beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga berkaitan dengan pengumpulan dana THR untuk pihak eksternal.
Menurut Syaiful, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan THR dapat menimbulkan polemik jika tidak diatur secara jelas dan adil.
Melihat situasi yang terjadi, saya menilai kondisi ini menunjukkan semakin menipisnya kepedulian atasan terhadap bawahan di tingkat desa. Jika persoalan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan perangkat desa kepada pihak atasan di masa mendatang,” ungkapnya.
Syaiful yang juga merupakan alumni **Gerakan Pemuda Ansor melalui program LikNas 86 itu menilai, perangkat desa selama ini memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program pemerintah hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Ia pun mempertanyakan sikap para wakil rakyat di legislatif yang dinilai belum menyuarakan persoalan tersebut.
Dimana suara anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota yang dahulu meminta dukungan dari perangkat desa saat masa pemilihan? Harusnya mereka juga memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa,” tegasnya.
Syaiful berharap pernyataannya tersebut dapat menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya pemangku kebijakan, agar nasib perangkat desa tidak terus terabaikan.
“Semoga tanggapan ini dapat membangunkan pihak-pihak yang selama ini diam dan membisu melihat kondisi yang terjadi,” pungkasnya.(ks)
