 |
| Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/4/2026). (Foto : Dinas Kominfo Asahan) |
ASAHAN, KLIKMETRO.COM - Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/4/2026). Bertindak sebagai pimpinan upacara, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin jalannya prosesi yang berlangsung khidmat mulai pukul 08.00 WIB.
Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, Wakapolres Asahan Selamat Riyadi, perwakilan Dandim 0208 Asahan, perwakilan Kajari Asahan (Kasi Datun Dr. RM Yusuf Trisnajaya), serta perwakilan Danlanal Asahan. Turut hadir para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Asahan.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dibacakannya, Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa Hari Otonomi Daerah merupakan momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah dipandang sebagai instrumen vital untuk pemerataan pembangunan, perbaikan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.
Tahun ini, peringatan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Beberapa langkah strategis yang ditekankan dalam pidato tersebut meliputi:
Sinkronisasi Pusat-Daerah: Penyelarasan perencanaan dan penganggaran.
Reformasi Birokrasi: Transformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) melalui digitalisasi.
Kemandirian Fiskal: Penguatan kapasitas keuangan daerah dan kolaborasi antardaerah.
Ketahanan Global: Fokus pada pengentasan ketimpangan, swasembada pangan, energi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan teknologi.
Selain itu, sejalan dengan arahan Presiden RI, Wakil Bupati menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diminta untuk menjalankan kegiatan secara sederhana, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata serta menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung bagi rakyat. (mar)
