 |
| Bupati Langkat H Syah Afandin menerima perwakilan warga yang melakukan aksi terkait bantuan banjir, Selasa (21/4/2026). ft-ist) |
LANGKAT, KLIKMETRO.COM - Puluhan warga Kecamatan Tanjung Pura yang terdampak banjir besar pada 26 November 2025 lalu, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Langkat, Selasa (21/4/2026). Massa menuntut keadilan dan transparansi terkait penyaluran bantuan pascabencana yang dinilai tidak merata.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut direspons langsung oleh Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH. Beliau menerima 15 orang perwakilan massa untuk melakukan audiensi di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa data penerima bantuan yang digunakan saat ini berasal dari pemerintah pusat. Namun, ia mengakui adanya ketidaksinkronan data dengan kondisi riil di lapangan.
"Data yang ada ini dari pusat. Sekarang, saya minta masyarakat yang belum terdaftar untuk didata kembali. Kita akan ajukan ulang ke kementerian di Jakarta. Cukup perwakilan saja yang mengawal agar prosesnya lebih efektif," ujar Syah Afandin.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak warga. "Saya ini Bupati kalian. Sudah kewajiban saya membantu agar seluruh masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan bantuan," tambahnya.
Di sisi lain, koordinator aksi membeberkan keluhan warga mengenai adanya bantuan yang diduga tidak tepat sasaran. "Kami mempertanyakan kenapa keluarga perangkat desa bisa menerima bantuan, sementara kami yang jelas-jelas terdampak justru terabaikan?" cetusnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Langkat, H.M. Ansyari, M.Kes., menjelaskan bahwa bantuan tersebut nantinya mencakup kategori kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Namun, ia mengonfirmasi bahwa hingga saat ini bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah belum ada yang cair.
"Belum ada satu pun rumah yang menerima bantuan karena Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penyaluran tersebut belum dikeluarkan. Ke depan, kami akan membentuk tim verifikasi yang melibatkan pihak desa, kecamatan, Koramil, hingga Kepolisian agar data benar-benar valid," jelas Ansyari.
Audiensi ini juga menyoroti keresahan warga terkait kabar adanya sebagian masyarakat yang telah menerima bantuan sebesar Rp16 juta melalui Kantor Pos. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang agar seluruh korban banjir di Tanjung Pura mendapatkan haknya secara adil dan merata. (ks)
