ASAHAN, KLIKMETRO.COM - Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Exit Meeting Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu (6/5/2026).
Dalam laporannya, perwakilan KPK RI, Rino Haruno, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah unit pelayanan publik, di antaranya RSUD Kabupaten Asahan, Mall Pelayanan Publik (MPP), hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Hasil kunjungan menunjukkan tren positif, terutama pada pelayanan di RSUD Kabupaten Asahan yang mengalami perbaikan signifikan. Namun, kami menekankan agar program ini tidak sekadar seremoni, melainkan harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Rino.
Lebih lanjut, Rino juga mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam melakukan evaluasi pendidikan antikorupsi. Ia mendorong agar hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan segera ditindaklanjuti dengan penetapan 10 penyuluh antikorupsi sebagai agen perubahan (Paksi).
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Asahan menyatakan komitmen penuh untuk membenahi segala kekurangan yang ditemukan tim KPK. Sebagai langkah konkret, Pemkab Asahan berencana mengembangkan aplikasi digital sebagai pusat informasi publik guna memastikan pelayanan yang lebih transparan dan responsif.
"Kami berterima kasih atas bimbingan dari tim KPK. Catatan evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi kami. Seluruh OPD telah saya instruksikan untuk menetapkan target yang jelas guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," kata Bupati.
Acara yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Dengan selesainya kegiatan ini, Pemkab Asahan berharap seluruh perangkat daerah mampu menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Rambate Rata Raya. (mar)
