 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri. (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, SE, mendorong Walikota Medan, Rico Waas, untuk mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang terlibat judi online (judol) maupun narkoba. Pihaknya meminta Walikota menginstruksikan Inspektorat agar memperketat pengawasan demi menjaga integritas pelayanan publik.
Politisi Partai Nasdem tersebut menegaskan bahwa sanksi berat harus diberikan kepada oknum yang terbukti bersalah demi memberikan efek jera.
Berdasarkan informasi yang beredar, diduga ada oknum di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan yang terlibat dalam dua penyakit masyarakat tersebut.
"Kita minta supaya dilakukan penyelidikan berikut sanksi tegas. Mudah-mudahan saja informasi keterlibatan ASN Pemko Medan dengan judol dan narkoba ini tidak benar. Namun jika ada, harus ditindak karena berdampak sangat buruk terhadap kinerja pelayanan masyarakat," ujar Saipul yang membidangi hukum dan pemerintahan, Kamis (16/7/2026).
Pensiunan TNI AL ini juga mengingatkan para pimpinan OPD di Pemko Medan untuk aktif mendeteksi dini seluruh bawahannya. Menurutnya, dampak negatif dari judi online dan narkoba sangat luas, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga hingga memicu tindakan kriminal di tempat kerja.
"Bila ada yang terlibat, kondisi ekonomi keluarganya pasti terganggu. Begitu juga dengan kinerja di lingkungan kerja, bisa memicu korupsi waktu maupun anggaran," ungkapnya.
Lebih lanjut, Saipul meminta agar pimpinan OPD yang terbukti sengaja melindungi bawahannya yang terlibat judol atau narkoba turut dijatuhi sanksi tegas. Inspektorat pun diharapkan menjalankan fungsinya secara optimal dalam membantu Walikota menegakkan disiplin ASN.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya oknum ASN Pemko Medan yang bermain judi online atau mengonsumsi narkoba. Laporan dapat disampaikan langsung ke pihak berwajib, baik melalui Inspektorat maupun pihak Kepolisian. (mar)
