 |
| Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Hj. Sri Rezeki melaksanakan Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 di sejumlah lokasi, Sabtu - Minggu (25-26/7/2026). (Foto : Maria/klikmeteo) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Sistem penargetan bantuan sosial (bansos) berbasis kategori desil data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menuai kritik tajam dari masyarakat. Masalah ini mencuat dalam kegiatan Reses 6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Hj. Sri Rezeki, AMd, pada Sabtu dan Minggu (25-26/7/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Arief Rahman Hakim, Gang Pertama, Kota Medan ini, ratusan warga mengeluhkan ketidakadilan pembagian bansos akibat perubahan data desil yang naik secara tiba-tiba, ketidaksesuaian indikator aset, hingga hilangnya hak akses bantuan.
Sri Rezeki mengakui adanya ketimpangan di lapangan. Kategori desil yang digunakan pemerintah sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
"Sistem ini terkadang menciptakan ketidakadilan karena banyak lansia yang hidup kekurangan justru masuk dalam Desil 5 ke atas atau kategori mampu. Akibatnya, mereka otomatis tercoret dari kepesertaan PKH Lansia atau bantuan daerah," tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV tersebut.
Menurutnya, birokrasi yang rumit dan kendala administratif membuat program krusial seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan bantuan lanjut usia sulit diakses oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Jeritan Emak-Emak: Dari Suami Celaka hingga Dampak MBG
Sejumlah warga memanfaatkan momentum reses ini untuk menyampaikan keluh kesah mereka secara langsung.
Yuliana Syahfirda, warga Lingkungan 3, menceritakan nasibnya yang terperangkap dalam Desil 5. Sebagai pedagang kecil dan pemilik usaha pangkas rambut, kini ia hanya menerima bantuan sembako yang belakangan pun dihentikan.
"Baru-baru ini suami saya kecelakaan hingga tulang panggulnya patah dan sulit mencari nafkah. Saya bingung bagaimana cara merubah desil agar keluarga kami bisa kembali mendapat bantuan," keluh Yuliana.
Keluhan lain datang dari Ibu Supri, warga Gang Pendidikan, Pasar Merah Timur. Ia mempertanyakan cara mendapatkan bantuan lansia untuk keluarganya.
"Anak saya hanya bekerja menjaga parkir dan hidup pas-pasan. Kami tidak pernah mendapat bantuan pemerintah. Tolong dengarkan aspirasi kami, harga-harga kebutuhan pokok sekarang naik gara-gara program MBG (Makanan Bergizi Gratis). Kami selaku ibu rumah tangga kesulitan belanja lantaran harga mahal," cetusnya.
Selain bansos, masalah infrastruktur juga disuarakan oleh Eka, warga Gang Sehat Lingkungan 1. Ia meminta perbaikan jalan gang sepanjang 100 meter yang rusak setelah sempat diaspal, serta perbaikan lampu jalan yang mati.
Di sisi lain, muncul kebingungan administrasi seperti yang dialami Ibu Elfi dari Lingkungan 5, yang mendapati status kartu keluarganya tertulis Desil 0.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Sri Rezeki menyarankan agar pemerintah mengevaluasi dan merevisi kebijakan yang ada. Menurutnya, indikator desil tidak perlu dihapus, melainkan disesuaikan agar penetapannya benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar indikator desil tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur tunggal dalam penyaluran bantuan sosial.
Terkait status "Desil 0" yang dipertanyakan warga, Sri menjelaskan bahwa skala resmi desil bergerak dari angka 1 sampai 10. Jika muncul angka 0, hal itu mengindikasikan adanya anomali teknis, seperti NIK yang belum terdaftar di DTKS, kesalahan input data, atau belum melalui pemutakhiran oleh BPS.
Ia meminta warga segera mengonfirmasinya ke kepala lingkungan (kepling) atau pihak kelurahan.
Sri juga mengingatkan pentingnya memperbarui Administrasi Kependudukan (Adminduk) secara cermat.
"Jika dalam satu KK ada anak atau saudara yang berstatus ASN atau karyawan swasta, otomatis bantuan tidak akan cair. Selain itu, jangan asal mencantumkan pekerjaan 'Wiraswasta' di KK jika usahanya kecil, karena sistem akan langsung mengategorikannya ke Desil 6 yang dianggap mampu," imbaunya.
Mengenai keluhan dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kenaikan harga barang, politisi PKS ini menyatakan dukungannya agar program tersebut dievaluasi demi kebaikan gizi nasional tanpa memberatkan daya beli ibu rumah tangga.
Proses Panjang Epokir
Di akhir kegiatan, Sri Rezeki mengingatkan warga untuk tetap bersyukur atas nikmat kesehatan, keluarga, dan persahabatan di tengah masa-masa sulit.
"Kita harus tetap bersyukur. Rezeki itu tidak hanya uang. Punya anak yang soleh, juga rezeki. Dapat pasangan dan sahabat yang baik, juga bagian dari rezeki. Semoga kita semua diberi kebaikan dan Kesehatan, tetap bersyukur atas karunia Allah SWT," ucapnya.
Sri Rezeki juga memastikan seluruh aspirasi, baik mengenai bansos maupun infrastruktur jalan, akan dihimpun menjadi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, disalurkan ke Musrenbang, dan disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Medan.
"Tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan oleh Pemko Medan karena keterbatasan anggaran dan pemenuhan syarat administratif. Semua butuh waktu dan proses, namun kami akan kawal semaksimal mungkin," pungkasnya.
Untuk diketahui kegiatan reses dilaksanakan Hj Sri Rezeki selama 2 hari diberbagai lokasi, diantaranya Jl. Kerang (Savana Bunda) Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, Jl. A.R Hakim Gg. Pertama, Jl. Bromo Gg. Satia Kel. Binjai Kec. Medan Denai, Jl. Sisingamangaraja Gg. Keluarga (Masjid Mu'allimin) Kel. Kota Matsum 3 Kec. Medan Kota, Jl. Garu 2 A Gg. Seroja Kel. Harjosari 1 Kec. Medan Amplas, Jl. Selamat (Masjid Rohaniah) Kel. Sitirejo III Medan Amplas dan Jl. Air Bersih Kel. Sudirejo 1 Kec. Medan Kota. (mar)
