 |
| Anggota DPRD Medan Ade Taufik menyampaikan pemandangan umum Fraksi PKS pada Sidang Paripurna DPRD Medan tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan P-APBD 2026, Senin (14/9/2026). (ft-ist) |
MEDAN, KLIKMETRO.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Melalui juru bicaranya, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, FPKS menyoroti delapan persoalan penting mulai dari perubahan angka anggaran yang drastis hingga masalah banjir dan lapangan kerja.
Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan P-APBD 2026 pada Senin (14/9/2026).
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2026 yang disepakati, pendapatan daerah Kota Medan diproyeksikan naik sebesar Rp343,284 miliar (5,05 persen) menjadi Rp7,138 triliun. Namun, belanja daerah melonjak lebih tinggi sebesar Rp780,420 miIiar (12,30 persen) menjadi Rp7,73 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto bertambah Rp487,136 miIiar menjadi Rp592,210 miIiar.
Ade Taufik menyampaikan bahwa FPKS mempertanyakan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen dari rancangan awal. Menurutnya, penurunan ini sangat besar dan perlu penjelasan mengenai dasar perhitungannya.
"Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Medan dalam penetapan target PAD tersebut? Dan apa langkah serta strategi Pemerintah Kota Medan dalam mencapai target pada P-APBD 2026?" ujar Ade.
Selain PAD, FPKS juga menyoal pengurangan target pajak daerah dari sektor pajak opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipangkas hingga Rp105,909 miliar. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak justru melonjak tajam sebesar Rp199,363 miliar menjadi Rp292,890 miliar. FPKS mendesak Pemko Medan transparan mengenai formula perhitungan perubahan angka-angka tersebut.
>> Soroti Banjir, Lapangan Kerja, dan Harga Pangan
Tak hanya masalah angka, FPKS juga membawa aspirasi langsung dari masyarakat Medan. Masalah banjir yang masih kerap merendam kota saat hujan deras menjadi poin utama yang dipertanyakan oleh fraksi ini.
Ade juga menyoroti tingginya angka pengangguran akibat sulitnya mencari lapangan kerja bagi angkatan kerja baru. FPKS mendorong Pemko Medan membuat terobosan berupa program pelatihan dan pemberian keterampilan (skill) bagi lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang belum bekerja.
Mengenai kondisi ekonomi, FPKS mendesak pemerintah kota segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga bahan pokok yang terus naik, terutama harga ayam potong yang menekan daya beli warga.
Tagih Janji Pembangunan Medan Utara dan Kesiapan Dinas
Pada akhir pandangannya, FPKS menagih komitmen Pemko Medan mengenai kesepakatan alokasi 35 persen belanja pembangunan untuk wilayah Medan bagian Utara. Mereka meminta rincian program kerja nyata yang dianggarkan di wilayah tersebut.
FPKS juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap, karena anggaran di setiap dinas mengalami kenaikan yang cukup besar.
Ade berharap anggaran yang besar ini dibarengi dengan kemampuan kerja yang maksimal agar tidak menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menumpuk seperti tahun lalu.
"Kami berharap hal ini dapat dilaksanakan dengan optimal, bukan hanya berupa dokumen, tetapi pelaksanaannya juga riil dan terlaksana dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Medan," pungkasnya. (mar)
