"Kita mendukung dilakukan penertiban, penindakan pelanggaran lalulintas yang terbukti menimbulkan kemacetan. Tapi penertiban harus menyeluruh dan jangan pandang buluh," ujar Godfried Efendi Lubis (foto) kepada wartawan, Rabu (18/4/2018) menyikapi rencana Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban bus Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) yang parkir di bahu jalan.
Menurut anggota komisi D DPRD Medan Godfried Lubis yang membidangi perlalulintasan ini. Penertiban itu diharapkan supaya menyeluruh dan komprehensip. Sehingga penertiban maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru yakni ditertibkan disatu tempat namun masalah pindah ke tempat lain. "Seperti pencet balon, dipencet disini gembung disana," terang Godfried.
Menurut politisi Gerindra ini, pihaknya mendorong Pemko Medan agar penertiban dilakukan secara rutin dan tegas tapi bukan gagah-gagahan. Artinya, jangan minggu ini kosong namun minggu depannya lagi timbul. Bahkan, berikutnya "dipelihara" obyek pungli oknum tertentu. "Bertahun-tahun kita perhatikan penertiban tetap saja musiman. Hal seperti itu yang seharusnya dirobah total," tandas Godfried.
Sebelumnya, Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat menyebutkan, pihaknya akan melakukan penertiban pool dan bus-bus besar yang sering parkir di pinggiran Jalan Asrama, Jalan SM Raja. Sebab, kondisi demikian berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga kemacetan.
Sama halnya, pedagang kaki lima yang menjual pulsa maupun paket data . Para pedagang yang menggunakan kendaraan roda empat, bukan saja berjualan di badan jalan, tetapi juga di trotoar.
Menurut Renward, persoalan ini terjadi di berbagai kecamatan di Medan. Diantara di Jalan Jamin Ginting dan Jalan SM Raja, termasuk Pasar Merah. "Kami sudah sering melakukan penertiban tetapi tetap saja membandel. Bahkan ada kendaraan pedagang harus sempat ditahan di Kayu Putih,"ujar Renward. (mr/riz)
