Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada direksi rumah sakit tersebut untuk hadir dalam RDP nantinya.
"Dijadwalkan RDP kalau tidak salah pada Selasa (4/9) siang. Kami ingin meminta penjelasan dari Pirngadi," ujarnya, Senin (3/9/2018).
Diutarakan Rajuddin, dengan belum dibayarnya gaji pegawai maka tentu berdampak terhadap pelayanan rumah sakit.
"Harus segera dibayarkan, kalau tidak jangan salahkan layanan rumah sakit menjadi buruk. Sebab, bagaimana mungkin pegawai bekerja maksimal kalau gaji belum dibayar," sebutnya.
Anggota dewan dari Fraksi PKS ini mengaku sedih terhadap apa yang dialami para honorer Pirngadi. "Sungguh kasihan nasib pegawai tersebut. Sudah gajinya di bawah standar UMK Medan dan ditambah lagi gajinya tersendat, tentu keterlaluan dan sangat tidak etis. Sebab, mereka punya keluarga atau tanggung yang harus diberi nafkah," katanya.
Menurut Rajuddin, apabila memang tidak mampu menggaji para pegawai kenapa tidak dilakukan penyegaran ulang atau dikurangi. Artinya, jangan memaksakan ingin memperbaiki pelayanan tetapi tak mampu membayar gaji.
Disinggung soal pihak rumah sakit belum mampu membayar gaji karena klaim BPJS Kesehatan belum dicairkan, Rajuddin menyatakan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. "Seharusnya sudah memiliki perencanaan matang dalam pembayaran gaji honorer. Apalagi, rumah sakit itu berdiri sudah bertahun-tahun," tandasnya. (mr/riz)
