MEDAN, KMC - Belum dibayarnya gaji ratusan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan selama empat bulan dinilai mencoreng nama baik Pemerintah Kota Medan. Keadaan ini juga membuktikan buruknya pengelolaan manajemen Pirngadi.
"Ini bukti buruknya manajemen Pirngadi. Belum dibayarnya honorer selama empat bulan mengindikasikan adanya salah urus di dalam tubuh RSU Pirngadi," ucap Anggota Komisi B DPRD Medan, H.Jumadi SPdI kepada wartawan, Kamis (4/10) sore menyikapi aksi demonstrasi ratusan honorer RSU Pirngadi ke Kantor Walikota Medan.
DPRD Medan sendiri, kata Jumadi, akan mendalami permasalahan ini. "Kita akan dalami masalah ini, kita minta juga Pirngadi diaudit," jelas Jumadi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ini mengatakan, tidak dibayarnya honor pekerja di RSU Pirngadi juga mencoreng muka Pemko Medan. "Kejadian ini jelas mempermalukan Pemko Medan, sebagai rumah sakit milik pemerintah, Pirngadi harusnya mampu menjaga citra Pemko Medan lebih baik lagi," jelasnya.
Terkait persoalan ini, Jumadi melihat Pirngadi sangat tidak manusiawi dengan tidak dibayarnya honor pegawainya hinga empat bulan. "Kalau terlambat mungkin bisa ditolelir. Tapi dengan belum dibayar honornua selama empat bulan, pekerja itu mau makan pakai apa, untuk ongkos kerja saja mungkin mereka harus berutang," ucapnya seraya mengatakan Komisi B akan segara meminta penjelasan Pirngadi dalam persoalan ini.
Seperti diketahui, ratusan tenaga honorer RSUD Pirngadi Medan berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut pembayaran 4 bulan honor yang belum dibayarkan.
Tenaga honorer yang berunjuk rasa umumnya perawat dan petugas cleaning service. "Kami belum gajian berbulan bulan. Kami menuntut gaji kami segera dibayarkan," teriak seorang honorer dalam demonya.
Para tenaga honorer ini tidak mengetahui mengapa upah kerja mereka belum dibayar. Mereka juga menuntut penjelasan. "Kenapa kami nggak digaji," ucapnya.
Terpisah Kasubag Humas dan Hukum RSUD Pirngadi Medan Edison Perangin-angin meminta tenaga honorer untuk bersabar.
Pihak rumah sakit masih menunggu pencairan klaim biaya pelayanan yang diajukan RSUD Pirngadi ke BPJS Kesehatan. Klaim dari bulan Mei sampai Juli 2018 itu angkanya lebih dari Rp 20 miliar.
"Pak direktur sudah berkomunikasi kepada pihak BPJS Kesehatan untuk pencairan klaim yang telah diajukan. Rumah sakit bukannya tak mau bayar," katanya menambahkan, jika sudah dibayar, pihaknya akan membayar gaji honorer. "Tapi gaji yang dibayarkan nantinya tidak semua," ujarnya. (mr/riz)
