Anggaran Rp 129 M 'Dipangkas' Mafia, PGSI Perjuangkan Honor Guru Swasta

Rabu, 27 Februari 2019 / 19.31
Ketua PGSI Kota Medan Partomuan Silitonga ST.
MEDAN, KMC - Nasib guru, khususnya guru swasta hingga saat ini masih memprihatinkan. Bagaimana tidak, meski menyandang gelar sarjana, upah yang mereka peroleh masih jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan meski sudah puluhan tahun mengajar, tak ada pesangon yang diberikan jika mereka berhenti bekerja. 

Kondisi ini lah yang membuat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Namun mirisnya lagi, kendati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Sumut sudah menyetujui penambahan gaji guru honor sebesar Rp 129 miliar. Tapi entah kenapa, dikurangi menjadi Rp 89 miliar.

"Saya menduga pengurangan anggaran yang sudah disetujui ini karena adanya peranan mafia anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut,"ujar Ketua PGSI Kota Medan Partomuan Silitonga ST pada wartawan di Medan, Rabu (27/2).

Partomuan menyatakan, prihatin dan sedih serta emosi, kenapa dialihkan atau jangan-jangan dikorup pula anggaran pendidikan itu. "Kita setuju diusut dan diungkapkan masalahnya. Kita minta agar pelakunya supaya dipenjarakan," katanya.

Dikatakan Silitonga, pihaknya sudah mendata ada sekitar 5.000-an guru swasta di Kota Medan, mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Medan, diusulkan dapat honor Rp200.000 per bulan. "Akan diajukan lagi ke Gubsu akhir Pebruari ini, karena kami pernah bertemu dengan Gubsu di Asrama Haji beberapa waktu lalu dan sudah dijanjikan akan diberikan. Kalau diperlukan, kita siap melakukan demo untuk memperjuangkan honor guru itu," sebutnya seraya menambahkan, jumlah guru swasta yang tergabung di PGSI, sebanyak 75 .161 orang. Sedangkan untuk Kota Medan, berjumlah 20.141 orang.

Diakuinya, hingga saat ini masih banyak guru swasta yang mendapat upah sekitar Rp 300-500 ribu sebulan. Bahkan mirisnya lagi, jika guru berhenti bekerja tak ada menerima pesangon. "Walau puluhan tahun bekerja, kami tak ada terima pesangon maupun pensiun. Inilah nasib kami para guru. Karena itu kami berupaya memperjuangkan anggaran dari pemerintah, agar ada bantuan honor guru,"bilang Partomuan.

Dia berharap, agar anggaran segera dikucurkan guna menambah kesejahteraan guru. Kendati tidak tahu kapan kepastian dana tersebut dikucurkan, Partomuan berharap agar pemerintah berlaku adil terhadap guru swasta.

Dia juga secara tegas meminta agar pihak kepolisian turut andil memberantas mafia-mafia anggaran di pemerintahan.. "Semua pihak yang menghalangi peningkatan kesejahteraan guru harus dibabat dan dipenjarakan. Nasib guru sudah memprihatinkan, jangan ditambah lagi penderitaannya,"pinta Partomuan. (mar)
Komentar Anda

Terkini