 |
| Gedung DPRD Medan. |
Seperti yang diutarakan Anggota DPRD Medan M Nasir pada wartawan, Rabu (4/9/2019). Dia menilai wisata halal didestinasi wisata Danau Toba sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Karena wisata halal yang dimaksud, tidak menghapus adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di sekitar danau terbesar di Asia itu.
"Karena beragamnya wisatawan yang datang ke kawasan Danau Toba, perlu ditata kuliner agar lebih menarik," ujar M Nasir.
Politisi PKS ini menambahkan, penataan kuliner perlu dilakukan, karena kemungkinan wisatawan ada yang tidak bisa mengonsumsi menu tertentu lantaran ajaran agamanya. "Tidak semua pengunjung nantinya, bisa mengonsumsi makanan yang ada di sana. Para turis, baik lokal dan mancanegara sangat membutuhkan kawasan kuliner yang benar-benar nyaman dan layak dikonsumsi semua orang, "sebut Sekretaris Komisi I DPRD Medan.
Satu hal lagi, Nasir mengingatkan agar seluruh masyarakat Sumut untuk tidak mau diprovokasi pihak tidak bertanggungjawab dengan isu yang tidak jelas sehingga terjadi kekacauan. “Bayangkan saja, kalau akibat adanya perselisihan pendapat dan lainya, pemerintah pusat tidak jadi menggelontorkan dana yang begitu besar untuk membangun kawasan Danau Toba. Siapa yang rugi, sudah pasti masyarakat Sumut dan warga seputaran Danau Toba,” ujarnya.
Nasir mengimbau, agar masyarakat yang tinggal di seputaran Danau Toba tidak perlu mempermasalahkan adat istiadat, karena kebiasaan warga setempat tidak diganggu. Hanya perlu ditambahkan lokasi kuliner bagi para wisatawan. Di destinasi wisata manapun, akan disiapkan kuliner bagi para pengunjung sesuai dengan keinginan mereka.
"Keberagaman umat beragama, sudah lama ada di Indonesia dan hal itu tidak dipermasalahkan. Tapi jangan sampai adanya statemen wisata halal disalahartikan sehingga menimbulkan polemik,"katanya seraya mengajak semua elemen masyarakar menyikapinya dengan positif dan kepala dingin, sehingga jelas arahnya dan hasilnya bisa lebih baik untuk memajukan pariwisata di Sumatera Utara. (riz)
