DPRD Sesalkan Pemko Medan Tidak Peka Atasi Banjir dan Jalan Rusak

DISKUSI : Ketua DPRD Medan Hasyim SE berdiskusi dengan Forum Mahasiswa Aktivis Bersatu mengenai infrastruktur di Medan.

MEDAN, KLIKMETRO - Masyarakat Kota Medan masih terus mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan, drainase dan sarana-sarana publik yang dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini persoalan tersebut masih menjadi momok bagi masyarakat.

Hal ini pun menjadi diskusi menarik, Ketua DPRD Medan sementara Hasyim SE saat menerima audensi Forum Mahasiswa Aktivis Bersatu di DPRD Medan, kemarin. Forum Mahasiswa Aktivis Bersatu itu merupakan kelompok mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kota Medan, yakni ; Ahmed Jibril Hasibuan, Munawar Alhabib Fachrul, Fikri Chandra Tanjung dan Ahmad Eilpahmi Fikri.

Hasyim mengungkapkan, persoalan infrastruktur di Kota Medan merupakan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas hingga saat ini."Kami sebagai pihak legislatif sudah sering menerima keluhan langsung dari masyarakat untuk persoalan infrastruktur baik jalan yang rusak hingga banjir. Tapi,sudah beberapa kali pergantian Walikota Medan tidak mampu diatasi hingga saat ini," kata Hasyim pada wartawan menanggapi pertemuan tersebut, Jumat (1/11/2019).

Dipaparkan Hasyim bahwa semasa Walikota Medan Baktiar Ja'far  Kota Medan telah memiliki cetak biru (blue print) proyek pengembangan drainase yang dinamai Medan Urban Development Project (MUDP) tentang sistem drainase/gorong-gorong, namun pada saat ini blue print itu hilang

“Kita harapkan agar Pemko Medan bisa mencari dimana blue print atau cetak biru MUDP itu agar persoalan banjir bisa diatasi.Karena di cetak ini semua gorong-gorong atau saluran air bisa diketahui kemana saja terhubung. Apabila ini ditemukan, maka kita yakin Kota Medan tidak lagi banjir," kata Hasyim seraya mencontohkan, kawasan yang kerap banjir terjadi di depan stasiun kereta api Medan dan Jalan Jawa.

"Ini kawasan yang paling parah bila hujan turun terutama Jalan Jawa,tapi dari informasi yang kita dapatkan bahwa Pemko Medan sudah melakukan komunikasi dengan PT KAI agar melakukan pembenahan saluran yang berada di area PT KAI. Belum lagi di Jalan Thamrin, Jalan Asia yang bermuara dari kawasan Jalan Emas termasuk di Jalan Dr Mansyur Medan termasuk kawasan Jalan Letda Sujono yang harus dilakukan kordinasi dengan pihak PT Jasa Marga," katanya.

Namun kata Hasyim pihaknya sangat prihatin karena tidak pekanya Pemko Medan melakukan langkah kordinasi dengan pemerintah pusat. "Anggaran infrastruktur kita di Kota Medan ini masih sangat kecil. Seharusnya solusi utama yang dilakukan Pemko Medan bisa melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan, tapi ini tidak dilakukan Pemko Medan karena hanya bersifat menunggu saja tidak mau jemput bola secara langsung," katanya.

Sambung Hasyim lagi, pihaknya berungkali bersuara agar Pemko Medan itu bisa menjemput anggaran secara langsung. "Kita dari pihak legislatif berulangkali mendesak agar Pemko Medan itu bisa membangun komunikasi dengan pemerintah pusat bagaimana mendapatkan anggaran. Bagaimana pun harus dilakukan jemput bola langsung, karena berapa banyak wilayah Indonesia ini yang memiliki persoalan sama," ucapnya.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan, Hasyim hal ini tidak mencukupi karena masih tingginya kebocoran pajak. "Untuk tingkat pendapatan PAD Kota Medan masih sangat tinggi kebocoran baik pajak dari hotel dan restoran belum lagi parkir," paparnya seraya tetap berharap agar Pemko Medan bisa melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran.(mar)